BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memimpin pengukuhuan Kepala Kantor Regional III BKN, Imas Sukmariah, berdasar surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 169/kep/2016, tanggal 5 Desember 2016 di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (4/1/17). Sebelumnya Imas menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan BKN.
“Tiga tahun yang lalu tepatnya 3 maret 2013, saya memimpin pembacaan sumpah jabatan, sekaligus pengukuhan Ibu Istati Atidah sebagai Kepala Kantor Regional III BKN. Tidak terasa kini di tempat yang sama kembali saya memimpin pembacaan pengukuhan Kepala Kantor Regional III BKN yang baru yaitu Ibu Imas Sukmariah,” kata gubernur mengawali sambutan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Aher menyampaikan terima kasih atas kiprah dan pengabdian Kepala Kantor Regional III BKN sebelumnnya, Istati Atidah selama ini, khususnya selama bertugas di Jawa Barat. Aher berharap berbagai capaian positif di Kantor Regional III BKN dapat semakin ditingkatkan, kemudian kekurangan yang ada dapat terus disempurnakan oleh pejabat yang baru.
Kepada Kepala Kantor Regional III BKN, yang baru, Imas Sukmariah, Aher sampaikan selamat datang, dan selamat menjalankan tugas di Jawa Barat, semoga sebagai pimpinan baru Kepala Kanreg BKN tersebut dapat menghadirkan kerjasama dan kemitraan yang semakin lebih baik lagi.
“Kami sadari bahwa aset terbesar Pemerintah Daerah adalah para aparaturnya. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui pengelolaan administrasi kepegawaian yang semakin profesional dan amanah, diharapkan mampu mengungkit kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan,” kata Aher.
Selanjutnya, Aher mengungkapkan bahwa selama ini pun, BKN telah mendampingi dan memfasilitasi atas berbagai upaya yang Pemerintah Daerah lakukan, guna menghadirkan berbagai inovasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, BKN pun telah mendorong untuk terus memajukan pengelolaan kepegawaian daerah salah satunya melalui apresiasi yang diberikan melalui BKN Award.
Provinsi Jawa Barat sendiri, telah meraih sejumlah pencapaian seperti, perencanaan kepegawaian, Pemprov Jawa Barat meraih peringkat III, implementasi penilaian kerja peringkat I, Pelaksanaan Elektronik PU PNS Peringkat IV, kemudian BKD Inovatif peringkat I, dan Pengelolaan Kepegawaian peringkat I. “Alhamdulillah pada semua penilaian Jawa Barat masuk,” ucapnya.
Aher juga mengungkapkan, BKN senantiasa mendampingi dan memberikan fasilitasi layanan kepegawaian di Provinsi Jawa Barat seperti fasilitasi pengangkatan CPNS atau PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kategori I dan II, kenaikan pangkat otomatis dan pensiun pegawai Pemprov Jabar, kemudian pencetakan SK Alih kelola Guru SMA/ SMK yang cukup besar jumlahnya mencapai 28 ribu kurang lebih. “Itulah pegawai baru yang diterima akibat alih kelola SMA/ SMK ke provinsi dari kabupaten/kota,” Imbuhnya.
“Alhamdulillah, tahun 2016 seluruh sistem-sistem yang sudah di- IT -kan, akan diintegerasikan secara penuh. Kita akan membuat rumah besarnya, West Java Cyber Province Center, Inshaa Allah akan segera dibuat secara lebih baik. Sehingga bukan hanya beberapa fitur, atau puluhan fitur yang sudah ada di masing- masing OPD akan disatupadukan, tetapi ke depan mungkin kita akan buat ratusan fitur untuk mengayomi pendataan yang semakin diperlukan oleh masyarakat kita. Sehingga penilaian terhadap berbagai hal bisa transparan, dan kemudian menjauhkan dari praktek-praktek yang kurang baik,” tutur Aher.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pergantian posisi jabatan yang dilaksanakan adalah sebagai penyegaran organisasi. Bima juga menyebut BKN saat ini mendapatkan perintah langsung dari presiden untuk sesegera mungkin mengakselerasi perubahan yaitu dengan seluas-luasnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
“Kami sudah memulai dengan kenaikan pangkat otomatis dan penetapan pensiun otomatis, tapi masih terbatas untuk beberapa instansi saja. Kami ingin sesegera mungkin memperluas jaringan pelayanan tersebut, dan juga cakupan dari pelayanan-pelayanan kepegawaian lain di BKN untuk menggunakan sistem digital,” kata Bima.
Untuk itu, selain infrastruktur yang memadai juga diperlukan Sumber Daya Manusia yang mampu untuk mengawal sistim itu baik di BKN maupun di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya Jawa Barat sendiri BKD-nya termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia.
“Jadi ada empat BKD yang selalu muncul menjadi yang terbaik, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Empat ini selalu berkompetisi menjadi yang terbaik. Dari sisi itu, Kantor Regional selalu mendapatkan pelayanan dan koordinasi yang sangat baik dengan provinsi. Namun demikian, hal sedikit berbeda untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat,” ungkap Bima.
