BALEKOTA – Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Badan Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Bandung, Rury Rofian mengungkapkan hingga akhir 2017 pihaknya menargetkan melelang 600 paket pekerjaan. Dari 600 paket lelang yang ditargetkan, 42 paket diantaranya sedang diproses yang didalamnya ada 20 paket pembangunan prioritas.
Tahun 2016, kata Rury, pihaknya melelang 855 paket pekerjaan yang sudah diproses dari 75 SKPD dengan 45 paket tercatat gagal lelang karena alasan kelengkapan administrasi dan pemahaman pihak pemohon pada dokumen lelang.
“Untuk tahun 2017 kita targetkan bisa mencapai 600 paket lelang di mana hingga kini baru masuk sekitar 42 paket lelang yang sedang diproses yang didalamnya ada 20 paket pembangunan prioritas,” kata Rury saat Bandung Menjawab di Media Lounge Bale Kota Bandung, Selasa (21/3/17).
Dari 855 paket lelang tahun 2106 ada 45 paket yang gagal lelang diantaranya yaitu Pembangunan GGM (Gelanggang Generasi Muda) karena tidak ada penawaran yang masuk. Dan pada 2017 ini sudah ada 42 paket yang diproses dan diharapkan mungkin akan mencapai 600 paket sampai akhir 2017,” sebutnya.
Dari 42 paket yang sedang diproses, imbuh Rury, ada 20 paket pekerjaan Prioritas Pembangunan Kota Bandung. Diantaranya Gedung RSKIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak); LPTQ Gedebage; Alun-alun Cibiru; Mesjd Raya Alun-alun Cibiru; Rumah Budaya Cibiru; Gedung Pramuka; Apartemen Rakyat Taman Sari; kolam retensi 3 titik Sarimas,Sirnaraga dan Babakanjeruk, pembangunan tol air 2 titik Pagarsih dan Dr Junjunan, pedestrian Jl Siliwangi Jl Tamansari Dipatiukur tahap 2, Sulanjana, Haryabanga, Merdeka, Katamso, Setiabudi, Cipaganti, Elang terminal, Cibadak, Pajajaran, Ganesha, Dewi Sartika, Sudirman tahap 2, Cihampelas tahap 2, Babakan Siliwangi, Taman Tegalega tahap 2, Teras Cihampelas tahap 2, Flyover dan LRT (Light Rapid Transit).
“Dari 42 yang sudah masuk ada beberapa proyek pembangunan yang prioritas sudah dalam proses pelelangan dan harapannya lainnya akan menyusul pertengahan tahun ini ,” papar Rury.
Berkaitan dengan Hambatan pada SKPD yang belum menyerahkan ajuan lelang Rury mengatakan karena masih dalam proses pembentukan SOTK ( Satuan Organisasi Kinerja Daerah) baru, sehingga belum terbentuk panitia-panitia pengadaan di SKPD. sebab setiap SKPD yang akan mengajukan proses penanganan dan pelelangan ke Pokja BLP harus menyediakan meteri dan dokumen pelelangan dari mulai administrasi sampai panitia pelelangan.
Proses pelayanan dan pengadaan baik barang, jasa, konsultan maupun fisik yang berlangsung di Pemkot Bandung sebagai suatu proses pembangunan memerlukan adanya suatu lembaga atau badan yang dapat mengatur , memverifikasi, memvalidasi dan menjembatani antara pihak pembangun (developer) dengan pemerintah.
Sebagai unit atau lembaga pelayanan yang menjembatani hal tersebut Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Perwal 033/2013 dan menjadi satu kesatuan dengan bidang pembangunan dan sumberdaya, sejak Desember 2016 berubah menjadi BLP (Badan Layanan Pengadaan) berdasarkan Perwal 1376 Tahun 2016 dan menjadi mandiri karena terpisah dari Bidang Pembangunan.
