BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dan PT Angkasa Pura II (Persero) sepakat melaksanakan operasional jasa kebandarudaraan BIJB untuk 17 tahun ke depan. Kesepakatan ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangi oleh Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama (Dirut) PT BIJB, dan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (22/1/18).
Sesuai dengan kesepakatan Kerja Sama Operasional (KSO) ini, PT BIJB akan melakukan kegiatan dari aspek pengusahaan (komersial) dan PT Angkasa Pura II (Persero) akan menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan BIJB. Selanjutnya, atas dasar KSO ini akan diterbitkan pula izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) atas nama PT Angkasa Pura II (Persero) untuk pengoperasian BIJB.
Selain itu, berdasarkan perjanjian ini, PT Angkasa Pura II (Persero) akan melakukan perpanjangan runway BIJB hingga mencapai 3.000 meter. PT Angkasa Pura II (Persero) pun akan jadi Pemegang Saham PT BIJB, yang akan dituangkan dalan Perjanjian tersendiri, yaitu Shareholder Agreement (SHA).
“Ini adalah sebuah sejarah yang kita syukuri karena BIJB adalah bandara pertama yang dioperasikan secara bersama-sama antara BUMN dan BUMD, serta pembangunannya pun pembangunan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan para pihak terkait,” kata Aher usai penandatanganan perjanjian.
“Kita berharap dengan selesainya KSO ini akan ada sebuah kejelasan bahwa bandara ini pasti jadi, kalau sudah KSO ini pasti jadi. Dan kita mudah-mudahan pengerjaan sisanya kurang lebih 15 persen lagi bisa dikebut dua bulan atau tiga bulan ke depan. Harapan Presiden untuk diresmikan 2018 bisa jadi kenyataan. Insyaallah, harapan Presiden tidak hanya jadi kenyataan diresmikan sebagai bandara baru tetapi bisa digunakan untuk embarkasi haji untuk keberangkatan 2018,” paparnya.
Rencananya soft launching BIJB akan dilakukan pada awal Mei 2018, dan pada bulan Juni akan dilakukan grand launching. Grand launching akan fokus pada kesiapan hal-hal teknis bandara, seperti penyediaan fasilitas, sistem operasional (yang sudah berjalan di AP II), human resources, juga hal yang berkaitan dengan teknologi, infrastruktur pendukung, dan lain sebagainya.
Apresiasi disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Bambang Brojonegoro yang hadir dalam acara penandatanganan PKS ini. Menurut Bambang, langkah Pemprov Jabar menginisiasi pembangunan bandara bisa jadi contoh bagi daerahnya lainnya di Indonesia.
“Pemprov Jawa Barat menginisiasi pembangunan bandara ini, tidak hanya karena keinginan pemerintah pusat semata tapi lebih pada inisiatif pemerintah daerah. Ini tentunya bisa jadi sejarah baru bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia,” kata Bambang dalam sambutannya.
Biasanya keinginan untuk membangun atau mengembangkan sebuah bandara terpaku pada pembiayaan yang berasal dari APBN. Namun, hal yang sama tidak terjadi pada BIJB.
“Awalnya BIJB ini tidak hanya penggagasnya dari pemerintah daerah, tapi juga pendanaannya dan operasinya. Meskipun di tengah jalan seperti pembangunan sisi udara ada dana dari APBN, tapi saya tetap harus memberikan apresiasi. Dan saya berharap model ini bisa menular ke daerah lain,” harap Bambang.
Menteri berharap pada BIJB bisa menjadi komplemen Bandara Soekarno-Hatta. “Jadi, dari kami (Kementerian PPN/Bappenas) dari sisi perencanaan yang melihat ke depan. Maksimalkanlah Kertajati ini sebagai komplemennya Soekarno-Hatta. Ini (BIJB) bukan pesaing, tapi sebagai komplemen,” tukasnya..
KSO 17 tahun ini harus bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi BIJB. BIJB harus mempunyai komitmen untuk menjadi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) tersendiri. Manfaat yang lebih luas, BIJB harus mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.
“Ide pertama mungkin di Indonesia sebagai aerocity. Jadi, tidak hanya bandara atau airport tapi juga kota yang basisnya bandara. Dan saya harapkan Direksi BIJB bisa benar-benar memanfaatkan properti yang ada di sekitar Bandara Jawa Barat, sehingga akhirnya bisa memberikan keuntungan dan bisa menjadi — kalau buat Pak Gubernur, sumber pertumbuhan baru di Jawa Barat, bisa menjadi kota baru yang tidak hanya mengurangi beban kota lain. Jangan Jawa Barat itu hanya bertumpu ke Bandung, Bogor, Cirebon,” kata Bambang.
PT Angkasa Pura (AP) II (Persero) dalam KSO ini sebagai investor dan operator. Sebagai operator, Dirut PT AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, bahwa pihaknya sesuai dengan permintaan Pemprov Jabar, akan melanjutkan pembangunan runway sepanjang 500 meter dengan alokasi dana Rp 350 Miliar.
“Dan sebagai investor, kita juga sudah menghitung, walaupun belum ditetapkan oleh pemegang saham kami sudah mengalokasikan. Jadi, alokasi anggaran yang sudah disampaikan oleh Pak Menko Maritim sekitar Rp 1,1 triliun itu sudah kita siapkan,” kata Awaluddin usai acara penandatanganan perjanjian di Gedung Pakuan.
PT AP II sendiri akan bisa mendapatkan saham sebesar 49% di BIJB. “49 persen dibuka oleh Pak Gubernur (Jabar), jadi ruang itu menurut saya sangat luar biasa. Itu previllage yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Angkasa Pura II,” ucapnya.
Lebih lanjut Awal mengatakan, megapolitan area Jakarta saat ini di-cover oleh Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Pada 2017, traffic passenger di kedua bandara tersebut mencapai 70 juta penumpang. Sementara jumlah penduduk di area megapolitan tersebut (Jabodetabek) termasuk Jawa Barat bagian barat dan kawasan lainnya secara populasi berjumlah sekitar 50 juta penduduk. Tingkat kepadatannya cukup tinggi. Sehingga bila ada bandara alternatif ketiga, yaitu BIJB Kertajati maka beban traffic passenger tersebut akan tersebar.
“Proyeksi (penumpang) tahun ini kalau kemudian itu (70 juta penumpang) akan bisa kita alihkan paling tidak dalam waktu yang sangat pendek, dua juta traffic passenger paling tidak kita bisa alihkan ke Kertajati hanya enam bulan pertama. Karena kita akan mulai operasi sekitar Juni,” urai Awal.[]
