Bale Bandung

Puskopkar PTPN VIII Pastikan Pedagang dan Pengelola Ciwalini Tetap Bertahan

×

Puskopkar PTPN VIII Pastikan Pedagang dan Pengelola Ciwalini Tetap Bertahan

Sebarkan artikel ini
Pos Tiket Masuk Walini Rancawalini

MARGAHAYU – Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) PTPN VIII menegaskan jalinan kerjasama dengan pihak ketiga  CV Graha Tunggal Elektronika, dipastikan tidak akan mengganggu para pengelola dan pedagang di objek wisata Pemandian air panas Ciwalini di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

Pemberlakuan sistem tiket elektronik (e-Ticketing) dan penataan kawasan objek wisata tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik yang nantinya berimbas kepada peningkatan pendapatan, termasuk pendapatan para pedagang dan pengelola di tempat itu sendiri.

“Saya pastikan di pemandian air panas Ciwalini itu cuma kerjasama pemasangan alat e-Ticketing saja. Selain itu tidak akan mengusir atau mem-PHK karyawan. Kemudian soal keberadaan para pedagang yang di dalam, kami pastikan tidak akan diganggu atau diusir,” tandas Ketua Puskopkar PTPN VIII Heri Hermawan kepada wartawan saat ditemui di Kopo Square, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jumat (26/1/18).

Menurut Heri, pemasangan e-Ticketing ini bertujuan agar memudahkan kontrol pendapatan setiap harinya. Dengan begitu, akan lebih memudahkan evaluasi dalam upaya meningkatkan pendapatan dari objek wisata tersebut. Sehingga kedepannya akan memudahkan Puskopkar PTPN VIII dalam mengambil langkah untuk pengembangan usaha.

“Jadi, kerjasama dengan pihak pengelola e-Ticketing ini hanya sebatas pengelolaan alat saja. Itu pun mereka punya kewajiban mengajarkan pengoperasian alat tersebut kepada karyawan kami. Kemudian soal pembagian keuntungannya, mereka hanya berhak mendapatkan bagian setelah target pendapatan kami tercapai, lebihnya baru untuk mereka. Tapi kalau target kami tak tercapai, yah mereka juga enggak dapat apa-apa. Bahkan kalau sampai merugi, mereka pun harus ganti tugi,” terangnya.

Disinggung mengenai rencana pengembangan kedepannya, Heri mengakui memang sudah menjadi perencanaan pihaknya. Namun masih sebatas perencanaan yang masih jauh, dan itu pun tentunya tetap tidak akan menyingkirkan para pedagang lama. Kalaupun ada penataan, tempat para pedagang ini akan direvitalisasi agar bisa lebih menarik bagi pengunjung ke Ciwalini.

“Penataan dan penambahan wahana baru memang sudah jadi rencana kami. Jadi, bisa saja kios kios lama ini dibongkar dulu, tapi para pedagang ini akan ditempatkan lagi di kios atau tempat dagang yang baru agar lebih representatif. Dan kami juga tidak akan menambah pedagang baru,” urainya.

Mengenai rencana pengembangan objek wisata ini, lanjut Heri, memang sangat dimungkinkan terjadi. Karena pihaknya bertujuan untuk meningkatkan daya tarik tempat ini agar bisa bersaing dengan berbagai objek wisata yang ada disekitarnya. Selain itu, selama ini keberadaan objek wisata Ciwalini dikenal sebagai objek wisata dengan segmentasi menengah ke bawah. Pihaknya ada rencana pengembangan usaha dengan menyasar wisatawan segmen menengah ke atas.

“Akan kami benahi, agar tidak kumuh dan lebih menarik pengunjung dari berbagai segmen. Untuk pembenahan itu, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk menggandeng investor, karena kami sendiri tidak punya dana yang besar kalau dilakukan sendirian,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, kekhawatiran kehilangan mata pencaharian masih menghinggapi perasaan para pedagang di objek wisata Pemandian Air Panas Ciwalini. Belum jelasnya bentuk kerjasama antara Puskopkar PTPN VIII dengan pihak swasta, membuat mereka resah suatu saat kehilangan mata pencaharian di tempat tersebut.[]

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terutama dalam pelaporan pembangunan infrastruktur atau fisik yang selama ini rentan bermasalah. Hal tersebut disampaikan bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) ini dalam kegiatan Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026). […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalduk PPA terus memperkuat pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tidak hanya memberikan perlindungan sementara, pendampingan juga dilakukan melalui layanan psikologis, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga bantuan hukum agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Kepala UPTD PPA Dalduk […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Polresta Bandung mengungkap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pelanggaran Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diduga dilakukan dengan modus menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Dalam pengungkapan tersebut, Satreskrim Polresta Bandung mengamankan dua orang tersangka berinisial AF (24) dan IY (24). Sementara dua orang lainnya […]

Bale Bandung

KATAPANG, Balebandung.com – Masyarakat Kabupaten Bandung kini memiliki alternatif layanan kesehatan mata melalui Klinik Utama Mata Prime Aksara yang berlokasi di Komplek Ruko Maduma Square Katapang No. 1–2, Jalan Raya Katapang No. 55, Kecamatan Katapang. Hadir sebagai bagian dari jaringan Prime Center Clinics, Prime Aksara diresmikan pada 3 Februari 2025 sebagai cabang ketiga jaringan layanan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung, KH. Dr. Yusuf Ali Tantowi, Lc., M.A., menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Al-Fathu, Soreang Jumat (6/11/2026). Dalam khutbahnya, ia mengajak jamaah memahami hakikat keberuntungan dan kesuksesan hidup berdasarkan tuntunan Al-Qur’an. Mengangkat Surah Al-‘Ashr dan Surah Al-Mu’minun ayat 1–10, ia menjelaskan bahwa kesuksesan sejati tidak […]

Bale Bandung

SOREANG, balebadung.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) meminta Galih Hendrawan yang terpilih sebagai Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 untuk merangkul seluruh kepala desa dan menjaga soliditas organisasi. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bandung. Pesan tersebut disampaikan KDS seusai […]