Bale Bandung

Tuntut Upah UMK, Ratusan Buruh di Majalaya Mogok Kerja

×

Tuntut Upah UMK, Ratusan Buruh di Majalaya Mogok Kerja

Sebarkan artikel ini
ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

MAJALAYA – Sekitar 300 buruh PT Terus Maju Jaya Perkasa (TMP) di Jl Balekambang Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, melakukan aksi demo, Senin (21/3/16). Mereka melakukan mogok kerja dan menuntut pembayaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandung 2016 sebesar Rp 2.275.000.

Ketua Pengurus Komisariat (PK) SBSI PT TMP Tedi mengatakan pekerja terpaksa melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah kepada pihak perusahaan karena tak sesuai dengan UMK 2016. “Pekerja menuntut upah sesuai UMK yang sampai sekarang belum diterapkan oleh pihak perusahaan,” ungkap Tedi.

Perwakilan pekerja berusaha untuk menempuh perundingan dengan pihak pengusaha bahkan hingga delapan kali, tapi hasilnya selalu tidak menemukan kata sepakat. Termasuk menyampaikan persoalan ini ke induk organisasi, yaitu DPC SBSI Kabupaten Bandung dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung.

“Walaupun sudah dilaporkan hingga ke Disnaker persoalan ini tak pernah terselesaikan,” keluhnya.

Pihaknya sempat mengajukan pembayaran upah kepada pihak perusahaan, sebesar Rp 81.000/hari untuk pekerja laki-laki dan Rp 76.000/hari untuk perempuan dengan waktu kerja 7 jam. Sehingga dalam satu bulan bisa menghasilkan Rp 2.041.000 untuk karyawan pria dan perempuan di bawah Rp 2 juta atau lebih dari Rp 1,8 juta. (fik)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

CIPARAY, balebandung.com — Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong percepatan normalisasi Irigasi Cigugur di Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, sebagai bagian dari upaya mengurangi potensi banjir memasuki musim hujan. Namun, pelaksanaannya untuk sementara digerakkan melalui kolaborasi pemerintah, pengusaha, masyarakat, akademisi dan media dalam skema pentahelix. Bupati Bandung Dadang Supriatna memantau langsung pelaksanaan program tersebut di Desa Ciheulang, Jumat […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas, melengkapi teknologi maupun menyediakan obat-obatan. Menurutnya, kualitas pelayanan pada akhirnya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Kang Dadang Supriatana (KDS) saat menjadi narasumber Akademi SDMK Hebat Seri […]

Bale Bandung

KUTAWARINGIN, balebandung.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung sebagai salah satu venue FIFA Asian Cup 2026, Kamis (24/9/2026). Dalam kunjungannya ke Si Jalak Harupat, Erick Thohir disambut langsung oleh Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna (KDS), didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto dan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) untuk semakin memperkuat pembinaan pencak silat sebagai olahraga masyarakat sekaligus bagian dari pelestarian seni dan budaya daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang lebih akrab disapa KDS saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPSI Kabupaten Bandung periode 2026–2031 di […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-43 sekaligus membuka secara resmi Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bandung (PORPEMKAB) Tahun 2026 di GOR Indoor Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (23/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendorong budaya hidup aktif dan bugar sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan silaturahmi di lingkungan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menyatakan Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang dilakukan DPRD melalui Raperda prakarsa DPRD. Namun, pembahasan regulasi tersebut diminta tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal dan yuridis, melainkan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan. Pernyataan tersebut disampaikan KDS dalam Rapat Paripurna DPRD […]