BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan pihaknya sebatas menunda dana infrastruktur pedesaan. Gubernur menjelaskan, dari alokasi tahunan Rp100 juta, khusus tahun 2016 diberikan Rp 50 juta dahulu dan sisanya tahun depan direkap, sehingga alokasinya menjadi Rp150 juta di tahun 2017. Total anggaran untuk dana desa ini berkisar Rp 530 miliar lebih.
“Jadi tiap desa akan dapat Rp150 juta di tahun 2017. Kami memohon maklum tahun ini dicicil karena kebutuhan PON XIX 2016 pun besar, sudah 51 tahun PON tidak diselenggarakan di Jawa Barat,” terang Heryawan di Bandung, Sabtu (2/4/16).
Menurut Aher, Jabar adalah satu-satunya provinsi yang memberikan dana infrastruktur secara bersamaan ke hampir 530 desa sejak tahun 2013 lalu. Di provinsi lainnya, dana infrastruktur diberikan tidak sekaligus ke semua desa pada tahun yang sama.
“Sekalipun dibagi dua tahap, dari sisi pagu kami sudah siap alokasikan APBD sekitar Rp800 miliar lebih di tahun 2017 karena gabungan sisa dana tahun ini dan dana reguler tahun depan,” kata dia.
Aher meminta semua pihak bersikap tidak berlebihan menyikapi hal ini karena kesuksesan PON juga menyangkut nama baik Jawa Barat di mata nasional bahkan dunia.
“Ya, tentu harus dimaklumi mengapa tahun ini berkurang. Tapi ingat, tahun depan kan tidak, kita double-kan, ditambah kekurangannya,” sambungnya.
Menurut dia, gelaran olahraga nasional itu menelan biaya hingga Rp 2,3 triliun dan sepenuhnya dari APBD Pemprov Jabar sehingga cukup menguras bujet. Ada rencana hibah dari pemerintah pusat, kata Aher, namun masih perlu waktu dan proses dalam realisasinya.
Di sisi lain, sambung dia, para kuwu (kepala desa) yang sempat protes juga sudah sepakat dengan Pemprov Jabar tentang kebijakan tersebut. “Sudah selesai. Enggak ada masalah apa-apa. Cuma matematikanya diubah. Sudah sepakat,” ujar Aher.
Selain itu, dana desa sebetulnya juga ada dari pemerintah kota/kabupaten serta pemerintah pusat sebagai janji politik Presiden Jokowi. Artinya, anggaran sudah saling menutupi satu sama lainnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala desa dari Cirebon pekan lalu berdemo ke Gedung Sate, Kota Bandung, menuntut duit Rp 100 juta/desa buat infrastruktur dicairkan penuh.
