SOREANG, Balebandung.com – Bawaslu Kab Bandung pada 13-26 November 2019 akan segera membuat pengumuman untuk rekrutmen pengawas tingkat kecamatan atau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Jumlah Panwascam yang dibutuhkan sebanyak 93 orang. Sedangkan pendaftaran dan penerimaan berkas pada 27 November – 3 Desember 2019. Pengumuman penelitian hasil administrasi pada 12 Desember 2019.
“Adapun tes tulis dan wawancara akan dilaksanakan pada 13-17 Desember. Baru pada 18 Desember kami akan mengumumkan mereka yang dianggap layak menjadi Panwascam Pilkada 2020,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kab Bandung Hedi Ardia kepada wartawan di Soreang, Senin (11/11/19).
Sebelum rekrutmen pengawasan dilakukan, saat ini Bawaslu Kab Bandung bersiap mencetak Kader Pengawasan Partisipatif berkualitas lewat Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang akan dilaksanakan pada 12-16 November 2019. Diharapkan, mereka bisa jadi bagian agen pengawasan pada Pilkada Kab Bandung 2020.
Hedi menjelaskan, Bawaslu Kab Bandung akan menggelar SKPP gelombang pertama yang akan diikuti oleh 90 orang melalui mekanisme rekrutmen secara terbuka.
“Kami telah umumkan ke publik pada 7-9 November sekaligus menyampaikan berkas pendaftaran. Selanjutnya, pada 10 November kami lakukan wawancara dan besoknya kami umumkan mereka yang layak mengikuti program ini,” jelas Hedi, Senin (12/10/201).
Total peserta yang mendaftarkan diri pada SKPP gelombang pertama ini mencapai 146 orang. Sedangkan mereka yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 131 orang. Selanjutnya, dari yang lolos administrasi ini akan diambil sebanyak 90 orang.
Para peserta akan dibekali materi kepemiluan oleh para akademisi dan penggiat pemilu. Tujuan akhir dari kegiatan tersebut adalah peserta akan langsung terjun ke lapangan mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2020. Mereka ikut menjadi sel-sel Bawaslu dalam melakukan edukasi pengawasan pada pemilihan Bupati Bandung.
“Ilmu dan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam kegiatan ini sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan pemilu dan diharapkan mereka bisa mengajak masyarakat daerah sekitarnya masing-masing,” tandasnya.
SKPP merupakan kegiatan penting karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, harus ada dukungan dari masyarakat supaya pengawasan pemilu berjalan lebih efektif.
“Bawaslu punya kewajiban untuk mempersiapkan masyarakat agar ikut berperan dalam pengawasan untuk menciptakan kontestasi yang luber dan jurdil,” pungkas Hedi. ***
