SOREANG, Balebandung.com – Belakangan ini muncul ke permukaan peluang dari unsur aparatur sipil negara (ASN) untuk kemungkinan dinominasikan sebagai bakal calon Wakil Bupati Bandung di Pilkada Kabupaten Bandung 9 Desember 2020.
Menurut pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Nurtanio Kabupaten Bandung, Djamu Kertabudi, wacana ini muncul di internal Partai Golkar yang lagi sengit-sengitnya terjadi perseturuan terbuka ketiga kandidat yakni Kurnia Agustina Naser (Teh Nia), Dadang Supriatna (Kang DS), dan Kang Deding Ishak (KDI).
Seriuskah wacana ini? Ataukah sekedar bentuk strategi penggiringan opini publik bahwa partai ini penuh dinamika dan selalu menyedot perhatian publik. Sementara partai lain dapat dikatakan adem-adem saja.
“Harus diakui bahwa figur dari latar belakang ASN ini memiliki potensi cukup besar untuk berkiprah di dunia politik. Terlebih yang pernah memegang jabatan teritorial seperti camat,” kata Djamu kepada wartawan, Minggu (21/6/2020).
Apalagi, imbuh Djamu, ditunjang oleh jabatan yang diemban saat ini yang memiliki koneksitas langsung dengan publik. Disertai latar belakang putera daerah yang melekat dalam dirinya, sepertinya lengkaplah sudah sebagai modal sosial untuk melangkah memasuki area baru politik praktis.
“Kalau mau iseng mengira-ngira siapa gerangan figur ASN Kabupaten Bandung yang cukup potensial untuk meramaikan geliat bakal calon di pilkada ini, ada sekurang-kurangnya tiga orang, yaitu Tedy Kusdiana (Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung), Usman Sayogi (Kepala Badan Pendapatan Daerah), dan Djuhana (Kepala Dinas Pendidikan),” beber Djamu.
Namun menurutnya tidak menutup kemungkinan wacana nominasi dari unsur ASN ini hanya sekedar “isapan jempol” dalam upaya mendongkrak elektabilitas partai belaka.
Bagi figur dari unsur ASN yang akan berkiprah tampil di wilayah politik praktis, jelas Djamu, yang bersangkutan harus memahami terlebih dahulu sekurang-kurangnya dua peraturan perundangan, yaitu Undang-undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota dan beserta Wakilnya, serta UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN.
Khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengunduran dirinya dalam kedudukan sebagai ASN. Di satu sisi menurut UU No.5 Tahun 2014, bahwa ASN dilarang melibatkan diri dalam politik praktis. Sedangkan menurut UU No.10 Tahun 2016, bahwa bagi ASN yang menjadi pasangan calon yang diusung partai politik, saat mendaftarkan diri ke KPU harus melampirkan naskah pengunduran diri dalam kedudukan sebagai ASN.
“Dengan demikian, dalam memadukan kedua makna undang-undang tersebut, maka seyogyanya yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya pada waktu deklarasi pasangan calon oleh partai politik,” kata Djamu.***
