NGAMPRAH, Balebandung.com – Ketua Tim Sukses Salah Satu Bakal Calon Kepala Desa (Cakades) Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ruly Wardiana menangkis jika ia bersama timnya protes kepada pihak Universitas Jendral Ahmad Yani (Unjani) selaku panitia seleksi akademis cakades KBB.
“Kalau ada yang bilang kami melakukan protes ke Unjani itu salah besar. Kami datang ke pihak Unjani hanya ingin mengetahui hasil testing yang sebenarnya tidak dalam konteks protes,” kata Ruly, Kamis (11/11/21).
Alasan Ruly mempertanyakan hasil testing, dirinya menyakini, jika jagonya itu sudah berpengalaman dalam testing akademis cakades sebelumnya.
“Saya meyakini kalau Kang Dery lebih berpengalaman ditestis dan yang lain itu baru kali ini mengikuti testing calon kepala desa. Jadi kami menganggap pihak Unjani perlu membuka hasil testing secara transparan,” ungkapnya.
Ruly menyebutkan, saat datang didampingi oleh para tokoh dan para mantan RW. “Ini hak kami sebagai masyarakat untuk mengetahui apakah proses testing ini jujur dan adil atau tidak? Namun di saat kami meminta itu kepada pihak Unjani ternyata pihak Unjani tidak mengabulkan permohonan kami,” kata dia.
Soal itu, Ruly menganggap testing yang diselenggarakan pihak Unjani tidak terbuka. “Ini semakin menambah keyakinan kami kalau dalam proses ini ada yang tidak fair,” katanya.
Dalam pengisian kolom hasil penilaian test akademik, kata Ruly, yang berwenang mengisi kolom nilai tambahan itu adalah panitia pilkades tingkat kabupaten. Unjani hanya ditunjuk sebagai penyelenggara tes akademis. Selanjutnya hasil test akademik dsampaikan ke panitia tingkat kabupaten dan diteruskan ke panitia tingkat desa.
“Bukan dari Unjani ke panitia tingkat desa, kan yang berkontrak dengan pihak UNJANI itu panitia tingkat kabupaten,” tuturnya.
Pemkab KBB dan pihak Unjani, sebutnya, bukannya lebih baik malah terus mengulangi hal yang sama seperti proses testing sebelumnya.
“Dari awal juga panitia tingkat desa kurang mensosialisasikan Perbup No 10 Tahun 2021 karena menjelang tahapan seleksi tambahan baru disosialisasikan oleh panitia kepada kami bakal calon yang ingin mendaftar,” tuturnya.
Pihak panitia pilkades juga tidak menjelaskan, kriteria point penilaian tentang masalah pengalaman bekerja di pemerintahan.
“Tidak spesifik seolah-olah dipaksakan dan terburu buru karena dua hari menjelang seleksi di Unjani kami bakal calon merasa terpaksa dan dipaksa karena jika tidak menandatangani berita acara kami bakal calon dianggap mengundurkan diri,” ungkapnya.
Ruly juga mengaku heran, pihak Unjani tidak mau penuhi keinginan masyarakat membuka hasil testing secara transparan. Padahal lanjutnya, kejanggalan itu bukan hanya di Desa Kertajaya saja tapi juga ada di Eesa Ciburuy.
“Masa incumbent Bapak Oma hasil testingnya kosong. Padahal dia sudah dua periode menjabat sebagai kepala desa,” pungkasnya. ***
