SOREANG,balebandung.com – Bupati Bandung HM Dadang Supriatna berharap pengelolaan SMA/SMK atau SLTA dikembalikan ke kabupaten/kota, yang saat ini kewenangan pengelolanya ada di Provinsi Jawa Barat.
“Jujur saja, saya itu bingung dalam penanganan SLTA di Kabupaten Bandung, yang saat ini dalam penanganan dan pengelolaannya ada di tingkat Provinsi Jawa Barat. Saya berharap dalam pengelolaannya dikembalikan lagi ke kabupaten/kota. Supaya kita fokus mengejar rata-rata lama sekolah,” kata Dadang Supriatna kepada wartawan di Soreang, Selasa (1/11/2022).
Akhirnya, imbuh Bupati Dadang Supriatna, pihaknya menambah program Besti (Beasiswa ti Bupati). Ia pun memprogramkan tahun depan untuk 100.000 orang pada kegiatan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dalam rangka meningkatkan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) karena RLS ini tidak sesuai dengan HRS (Harapan Lama Sekolah). “HRS kita 12,9, sementara kita tahun kemarin meningkat sudah 9,07 dan saya targetkan pada 2023 itu minimal 10 tahun,” kata Dadang Supriatna.
Menurutnya, dengan target 10 tahun itu, sarana dan prasarana pendidikan SMP dan SMA ini harus seimbang.
“Kita sudah melakukan mapping dan kebutuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung itu totalnya hampir Rp 2 triliun. Ini lagi menghitung berapa per tahun yang akan diberikan untuk pendidikan, mulai dari kebutuhan sarana toilet kita akan hitung,” kata Bupati Bandung.
Disebutkannya, untuk TK/SD saja mencapai Rp 1,7 triliun kebutuhan sarana dan prasarana. Mulai dari untuk pemenuhan RKB (Ruang Kelas Baru) yang mencapai 2.200 rombel.
“Mulai dari rusak berat, sedang dan ringan. Saya hitung untuk Kabid SD saja mencapai Rp 1,7 triliun untuk kebutuhan prasarana. Itu total dan ideal. Belum SMP,” katanya.
Disamping itu, kata Dadang Supriatna, kalau misalkan mau mengejar RLS ini harus diimbangi dengan sarana dan prasarana sekolah.
“Saya itu sudah mengusulkan tahun lalu, 22 unit SMA baru dan dan tahun depan katanya 6 unit SMA baru yang akan dibangun. Itu dari provinsi. Totalnya kan 48 unit SMA yang diusulkan, kita usulkan 20 SMAN dan dan siapa tahu nanti ada SMA swasta yang bikin 28 sekolah baru lagi,” katanya.
Sama halnya SMP, kata dia, mengusulkan 48 unit SMP baru, dan Pemkab Bandung akan mendirikan 28 SMPN dan 20 SMP swasta diberikan ke yayasan atau pihak swasta untuk mendirikan SMP swasta.
Bupati berharap pembangunan 28 SMPN itu selesai tahun depan, dan tahun ini baru selesai 15 SMPN.
“Nah kalau itu tercukupi, eksisting setiap tahun akan terpenuhi. Sekarang masih ada warga yang tak melanjutkan sekolah karena terkendala zonasi. Itu terjadi di Pangalengan, sehingga berdampak pada pernikahan dini. Usia 12 dan 13 tahun sudah ada yang menikah di Pangalengan. Saya sudah tahu titik lokusnya, sehingga kita kejar di Pangalengan bikin 2 SMPN,” tuturnya.***
