BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mencanangkan sensus atau pendataan ekonomi 2016 untuk wilayah Jawa Barat, saat Apel Siaga Sensus Ekonomi 2016 di Halaman Gedung Sate, Minggu (28/2/16).
Sensus Ekonomi merupakan pendataan terhadap semua data ekonomi, baik yang berskala ekokomi besar, sedang, kecil hingga mikro, termasuk di dalamnya jumlah tenaga kerja yang diserap, output yang dihasilkan, upah buruh, dan sebagainya.
Dalam Pasal 8 Undang-undang Statistik, sensus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun oleh BPS, yang meliputi Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Sementara Sensus Ekonomi yang akan digelar tahun ini merupakan pelaksanaan yang ke-4 kalinya setelah sebelumnya pada tahun 1986, 1996, dan 2006.
Sensus yang akan digelar pada bulan Mei ini akan melibatkan sekitar 66.981 orang pegawai lapangan baik dari BPS serta pegawai lapangan dari mitra BPS. Namun, pengumpulan data awal serta berbagai kegiatan persiapan lainnya seperti rapat koordinasi dan lainnya telah dilakukan sejak tahun 2014 lalu dan Mei nanti akan dilakukan pendataan mulai dari pendataan bangunan usaha. Sensus Ekonomi ini akan selesai pada tahun 2018 mendatang.
Gubernur Aher dalam sambutannya mengungkapkan, sensus ekonomi ini merupakan sensus paling kompleks dengan responden yang bervariasi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sensus akan mencakup 19 sektor ekonomi, yang diperkirakan akan melibatkan 28 juta pelaku usaha di 34 provinsi, 98 kota, 433 kabupaten, 6.989 kecamatan, dan 23.169 desa.
Diharapkan Sensus Ekonomi ini mampu memberikan informasi valid mengenai data kegiatan ekonomi di Jabar sebagai pondasi untuk membuat perencanaan dan kebijakaan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Terlebih lagi saat ini Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean.
“Indonesia telah resmi memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean. Indonesia dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan agar Indonesia dapat merebut peluang atas keterbukaan arus barang, jasa, serta modal yang berlaku antar-negara Asean, sehingga MEA dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Demikian pula Jawa Barat harus mampu merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang tepat dalam rangka penguatan daya saing para pelaku usaha, khususnya UMKM,” ungkap Aher dalam sambutannya.
“Untuk itu, sangat dibutuhkan informasi yang mampu menggambarkan secara lengkap, valid, dan mutakhir tentang level, struktur, karakteristik, serta daya saing dari semua skala usaha atau kegiatan ekonomi non-pertanian di Jawa Barat, sebagai pondasi perencanaan yang lebih terarah dan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tambah Aher.
Pada kesempatan ini, Aher pun meminta kepada BPS untuk memperbaiki data kegiatan ekonomi di Jawa Barat, seperti jumlah dunia usaha, produktivitas, jumlah tenaga kerja, hingga kegiatan ekspor industri pengolahan nasional dimana 53%-nya ada di Jawa Barat.
Dalam skala nasional, kontributor terbesar untuk PDB nasional berasal dari sektor industri pengolahan atau manufacturting industry yang mencapai 41% – 43%. Sementara 53% industri pengolahan nasional ada di Jawa Barat – yang artinya separuh industri pengolahan nasional berasal dari Jawa Barat.
“Tetapi meskipun PDB Nasional kita berasal dari industri pengolahan atau 43 persennnya dan separuh lebih manufacturing industry ada di Jawa Barat, tetapi ketika diurut secara nasional Jawa Barat selalu berada di rangking ketiga setelah Jakarta dan Jawa Timur,” tutur Aher.
“Saya khawatir ada kesalahan, mudah-mudahan Pak Kepala BPS Jawa Barat bisa mengoreksi kesalahan tersebut. Karena saya khawatir pabriknya, industrinya ada di Karawang, ada di Bekasi tapi kantor pusatnya ada di Jalan Thamrin, Jalan Sudirman (Jakarta), sehingga PPH badannya masuk di Jakarta, prosentase DAU DAK-nya, penimbangannya masuk di Jakarta. Kemudian pada saat yang bersamaan ketika diekspor – ekspornya tidak tercatat sebagai ekspor Jawa Barat namun ekspornya Tanjung Priok yang ikut Jakarta. Saya khawatir seperti itu,” kata Aher.
Apabila hal tersebut terjadi akan berdampak luas pada catatan ekonomi di Jawa Barat. Menurut Aher, apabila hitung-hitungan PDRB salah, maka hal tersebut akan berdampak pula pada kesalahan hitung angka pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, hingga angka pengangguran di Jawa Barat.
Untuk itu, Aher menghimbau kepada semua pihak baik instansi pemerintah, para pelaku ekonomi, para akademisi, asosiasi, dan seluruh elemen masyarakat Jawa Barat untuk membantu dan mengambil peran secara aktif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, demi suksesnya Sensus Ekonomi 2016 secara nasional, khususnya di Jawa Barat. Ia pun menekankan bahwa kegiatan sensus tersebut tidak dipungut biaya serta data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang.
Turut hadir pada apel siaga ini para Asisten Daerah di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat, pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat, Kepala BPS Jawa Barat, para Kepala BPS Kabupaten/Kota se- Jawa Barat.
