SOLOKANJERUK, Balebandung.com – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Acep Ana mengatakan, penyertaan dana bergulir non-permanen dengan sasaran para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dititipkan melalui bank.
“Dana bergulir sebesar Rp 40 miliar sudah digulirkan oleh Pemkab Bandung bekerjasama dengan dua bank, yaitu BJB Rp 20 miliar dan BPR Kertaraharja Rp 20 miliar,” kata Acep Ana, dari Fraksi PKB ini kepada wartawan di Solokanjeruk Kabupaten Bandung, Minggu (20/11/2022).
Menurutnya, Bupati Bandung sudah menyampaikan ke DPRD Kabupaten Bandung, tentang penyertaan modal dana bergulir untuk tahun 2023. Karena sejatinya, kata Acep Ana, walau hal ini sudah diprogramkan pada 2021, untuk anggaran 2022 yang mencapai Rp 40 miliar tersebut. Karena menurut Perundang-undangan nomenklaturnya beda, kemudian jumlah nominalnya beda, dan rencana tambahan anggaran pada APBD 2023 sebesar Rp 30 miliar dipercayakan ke BPR Kertaraharja.
“Mengapa demikian, tentunya DPRD Kabupaten Bandung ketika menambahkan dana Rp 30 miliar, harus berdasarkan kajian investasi. Ada dua hal kajian investasi itu, yang pertama kita mengkaji apakah Rp 30 miliar itu rasional pada APBD 2023 dan tidak menganggu hal-hal urgensi atau prioritas lainnya. Itu harus dikaji dan dianalisa,” katanya.
Kemudian kedua, imbuh Acep Ana, perguliran uang sebelumnya, apakah lancar dan ada manfaat buat masyarakat. “Itu juga ada kajian investasi, kemudian ketika ada tahapan, dan Pak Bupati menyampaikan, kemudian kita di DPRD ada kelengkapan dewan, di antara Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda). Nanti, produknya akan muncul peraturan daerah, masuk dulu ke Bapemperda. Kita menanyakan tentang kajian investasinya,” katanya.
Karena ini jenis Perdanya perubahan, Acep Ana mengatakan, makanya tidak ada naskah akademis. “Naskah akademisnya sudah ada di Perda sebelumnya, yaitu Perda No 11 tahun 2021. Kita melakukan kajian. Bapemperda juga menghadirkan tim pengkajinya, kemudian dari BKD, bagian keuangan, bagian ekonomi, dan bagian hukum Setda Kabupaten Bandung,” katanya.
Acep Ana mengatakan, disaat melaksanakan rapat dengar pendapat dan dilakukan analisa secara ilmiah, dengan pihak yang profesional. “Ternyata kita mempercayakan yang Rp 30 miliar itu ke BPR,” ucapnya.
Ia menyebutkan, BPR dengan menerima pengguliran anggaran sebesar Rp 20 miliar itu, 100 persen sudah terserap. “Bahkan sudah digulirkan lagi ke sasaran penerima. Kemacetannya pun O,0 sekian, artinya sehat secara keseluruhan. Di BPR, sudah 100 persen terserap dan sudah ada pengembalian atau setoran dari nasabah. Setoran itu dipinjamkan kembali. Akhirnya yang Rp 20 miliar itu bisa mencapai 100 persen lebih,” katanya.
Acep Ana mengatakan, di Fraksi PKB DPR RI dan di Bapemperda diamanatkan, diamanatkan oleh Ketua Umum PKB Gus Muhaimin, dan Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal, bahwa Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung selalu berorientasi pada nilai manfaat bagi masyarakat.
“Saya pikir dengan bergulirnya penyertaan modal tambahan yang dikucurkan ke bank, ini akan menumbuhkan UMKM masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu untuk mengikis bank emok yang marak di masyarakat,” katanya.
Ia juga berharap nasabah yang sehat, dan mengembalikannya lancar, pinjamannya bisa ditambah, misalnya Rp 3 juta atau Rp 4 juta. “Jadi tidak Rp 2 juta,” katanya.
Acep Ana berharap APBD Kabupaten Bandung, mampu memberikan permodalan untuk para pelaku UMKM lebih banyak lagi. “Tapi tentunya dengan kekuatan APBD Kabupaten Bandung,” pungkasnya.***
