KUTAWARINGIN, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna atau akrab disapa KDS, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan penanganan infrastruktur jalan, peningkatan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penguatan sektor pendidikan dan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan KDS saat meninjau langsung wilayah perbatasan sekaligus bersilaturahmi dengan warga, jamaah, dan tokoh masyarakat di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin usai melaksanakan agenda Jumat Keliling (21/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, KDS melihat langsung kondisi ruas Jalan Kertawangi yang menghubungkan Desa Sukamulya, Kabupaten Bandung, dengan wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Ruas jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer tersebut dinilai membutuhkan penanganan agar mobilitas masyarakat semakin aman dan nyaman.
KDS kemudian menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) beserta UPT terkait untuk segera melakukan pengukuran dan menghitung kebutuhan anggaran. Ia meminta perencanaan perbaikan jalan, baik melalui pengaspalan (hotmix) maupun betonisasi, dipersiapkan agar dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan.
“Kita sudah berada di jalan perbatasan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Ini perkiraan sekitar 3 kilometer yang harus kita perbaiki. Saya minta Dinas PUTR segera mengukur dan menghitung kebutuhannya, mana yang di-hotmix dan mana yang dicor. Nanti kalau memungkinkan, jalan difasilitasi pelebaran kiri-kanan agar warga merasa lega saat mobilitas kendaraan melintas,” ujar KDS.
Selain badan jalan, KDS juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) memperhatikan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang ruas tersebut. Menurutnya, keberadaan PJU penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama saat melintas pada malam hari.
“Termasuk PJU Pak Kadishub, sebab kalau di tengah hutan tidak ada PJU terasa beda. Tapi insyaallah di sini aman,” tambahnya.
Di bidang kesejahteraan masyarakat, KDS menyampaikan bahwa Pemkab Bandung terus mempercepat penanganan Rutilahu. Dari total kebutuhan Rutilahu yang masih mencapai hampir 45 ribu unit, pemerintah daerah menargetkan penanganan sekitar 5.000 unit pada tahun ini.
Khusus di Desa Sukamulya, KDS memberikan perhatian dengan mengalokasikan tambahan 20 unit program Rutilahu.
“Total di Kabupaten Bandung itu hampir 45 ribu unit lagi. Tapi alhamdulillah tahun sekarang insyaallah mencapai 5.000 unit. Tadi kata Pak Kades Desa Sukamulya belum kebagian, makanya insyaallah diprioritaskan dibagikan tambahan 20 unit untuk Desa Sukamulya,” jelas KDS.
Sementara itu, di sektor pendidikan dan keagamaan, KDS meminta pemerintah desa dan kecamatan memperkuat upaya pencegahan anak putus sekolah dan pernikahan dini. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini melalui akses pendidikan yang baik serta pembentukan karakter.
KDS juga memastikan keberlanjutan program Beasiswa Bantuan Pendidikan Bupati Bandung (BESTI) dan program insentif Guru Mengaji yang menjadi salah satu program prioritas Pemkab Bandung.
“Ibu Ketua PKK menyampaikan masih ada usia 17 tahun sudah menikah. Nah, ini PR Pak Kades, disiapkan sekolah SD, SMP. Program Guru Mengaji tetap kita akan lanjutkan dan anggarannya ini mencapai Rp109 miliar per tahun. Ini kita akan terus dorong untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah,” tegasnya.
Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mencegah warga terjerat praktik pinjaman informal atau bank emok, KDS kembali mendorong optimalisasi program Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan melalui BPR Kertaraharja.
Program tersebut menyediakan akses pembiayaan secara bertahap, mulai dari Rp2 juta, kemudian Rp5 juta hingga Rp10 juta, sesuai dengan perkembangan usaha dan kelayakan penerima.
“Ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Tahap awal Rp2 juta, lulus Rp5 juta, sampai Rp10 juta tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa? Untuk menghindari warga masyarakat pinjam kepada bank emok. Insyaallah program ini membantu melalui BPR Kertaraharja,” terang KDS.
KDS juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menegaskan, penerimaan daerah dari sektor pajak akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.
Menurut KDS, optimalisasi PAD menjadi salah satu kunci agar pemerintah daerah dapat terus membiayai pembangunan infrastruktur, program keagamaan, pendidikan, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan berbagai program pelayanan. Karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran membayar pajak,” pungkas KDS.***
