Bale Bandung

DPUTR Kab Bandung Sosialisasikan Persetujuan Bangunan Gedung dan Tata Ruang

×

DPUTR Kab Bandung Sosialisasikan Persetujuan Bangunan Gedung dan Tata Ruang

Sebarkan artikel ini
Sekda Kab Bandung Cakra Amiyana, saat Sosialisasi PBG di Lapang Upakarti Soreang, Jumat (13/9/24).

SOREANG, Balebandung.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menekankan pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai salah satu  instrumen penting dalam konstruksi bangunan dan memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal.

Sekda Cakra Amiyana juga mengungkapkan saat ini di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung, baru sekitar 10% dari total bangunan yang berdiri, sudah memiliki PBG, yang sebelumnya lebih dikenal Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kalau di Kabupaten Bandung misalnya dari rumah tinggal saja, itu baru lebih dari 700.000 unit yang sudah memiliki PBG. Belum ditambah dengan bangunan-bangunan negara. Jadi menurut data, baru hanya 10% yang sudah dilengkapi PBG-nya,” ungkap Cakra Amiyana, saat mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri Sosialisasi PBG di Lapang Upakarti Soreang, Jumat (13/9/2024).

Padahal sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bangunan Gedung, maka setiap bangunan gedung harus jelas status tanahnya. Kedua, status kepemilikan bangunan pun harus jelas dan ketiga, Persetujuan Bangunan Gedung demi keselamatan bangunan gedung.

Karena bisa jadi, kata Ami, ada pembangunan bangunan gedung  yang dianggap betul secara konstruksi ketika satu lantai, namun ternyata bisa saja ketika gedung itu dibangun menjadi tiga lantai, ternyata tidak didukung dengan pondasi yang seharusnya seperti struktur pondasi cakar ayam.

“Nah, kalau dengan PBG, pasti ada petugas yang akan mengecek dan memastikan bahwa bangunan tiga lantai itu sudah sesuai dengan standarisasi. Jadi, itu pentingnya PBG untuk bangunan dan tanah,” tandas Amiyana.

Ami, sapaan Cakra Amiyana juga menjelaskan, salah satu pentingnya PBG dilihat dari fungsi ekonomi, antara lain untuk mempermudah untuk mengakses permodalan ke perbankan, misalnya untuk permodalan peningkatan skala usaha.

“Biasanya bank tidak akan memberikan pinjaman, tanpa kelengkapan administratif PBG dari properti yang kita miliki,” ungkap Ami.

Fungi ekonomi lainnya dari PBG  ini, imbuh Ami, yaitu ketika hendak menjual properti kita pun jadi tidak menjadi sulit dan tidak jadi masalah pada saat pengembangan usaha.

Dengan makin banyaknya PBG sebagai status kepemilikan bangunan, makin menunjukan kesiapan Kabupaten Bandung terhadap investasi. Sebab investasi membutuhkan kepastian hukum, seperti kepastian kepemilikan bangunan gedung dan tata ruang.

“Dengan demikian Kabupaten Bandung bisa bangkit untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional,” kata Ami.

Sementara fungsi sosial dan administrasi dari PBG, antara lain menjadikan properti kita tidak menjadi masalah untuk ahli waris kita di kemudian hari, seperti adanya gugatan dari pihak lain. Status bangunan pun sudah jelas dan tidak dianggap ilegal.

“Untuk itu, segeralah mendaftarkan bangunannya. Kalau di Seoreang ini ada gedung Mall Pelayanan Publik, itu Bapak Ibu bisa mendaftarkan di sana. Kalau siap untuk mendaftarkan, kita layani langsung. Atau nanti juga ada yang menjemput bola. Ada mobil unit layanan keliling PBG yang bisa melayani kepentingan Bapak Ibu di dalam mengurus segala perizinan terkait dengan PBG,” pesan Sekda Kabupaten Bandung.***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

CIWIDEY, balebandung.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M. Akhiri Hailuki bersama Rumah Aspirasi DPR RI Dede Yusuf, Imah Rancage, dan Sinergi Generasi Muda (SIGMA) menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana puting beliung di wilayah Ciwidey dan Pasirjambu, Rabu (18/11/2026). Bantuan yang disalurkan berupa 200 paket sembako dan terpal plastik untuk menutup atap rumah warga […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Kontingen Kabupaten Bandung kembali mendulang medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026, Rabu (18/11/2026). Pada pertandingan hari ini, atlet Kabupaten Bandung juga meraih medali emas dari sejumlah cabang olahraga, sekaligus menambah perolehan medali kontingen menjadi 220 medali. Ketua KONI Kabupaten Bandung Yana Suryana menyampaikan, hingga Rabu (18/11/2026) sore, […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerhati kebijakan ekonomi dan publik, H Tubagus Raditya angkat bicara terkait polemik kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang baru saja menjatuhkan vonis penjara terhadap dua terdakwa. Sebagaimana diketahui, pada 12 November 2026 lalu, Pengadilan Tipikor PN Bandung menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa terkait kasus PT BDS yakni mantan Dirut PT BDS […]

Bale Bandung

BOGOR, balebandung.com – Mahkamah Agung (MA) perlu menata ulang mekanisme upaya hukum perlawanan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selama ini, perlawanan dinilai kerap menjadi alat untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sehingga berpotensi merugikan pihak yang telah memenangkan perkara. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana […]

Bale Bandung

Akhirnya proses peradilan tingkat pertama terhadap kasus hukum yang menimpa perusahaan BUMD Kabupaten Bandung PT Bandung Daya Sentosa di Pengadilan Negeri klas I Bandung tuntas melalui vonis hakim dengan menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara belasan tahun kepada terdakwa. Baik Jaksa penuntut umum maupun terdakwa terhadap vonis ini menyatakan pikir-pikir dulu. Artinya memberi waktu 7 […]

Bale Bandung

Oleh: Muhammad Khotib (Peneliti Senior LSI Denny JA) Palu hakim seharusnya membuat perdebatan publik semakin terang. Siapa yang diadili, perbuatan apa yang dibuktikan, dan kepada siapa hukuman dijatuhkan. Dalam perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS), kemarahan masyarakat patut didengar. Tetapi kemarahan tidak boleh menggantikan pembuktian. Kita menghendaki korupsi dihukum sekeras-kerasnya sekaligus menolak orang lain dihukum […]