JATINANGOR – Pelaku pangan seluruh Jawa Barat menggelar pertemuan dalam Temu Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI).
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar membuka langsung pertemuan yang juga dihadiri para petani di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Minggu (19/3/17) malam.
Fluktuasi harga pangan yang berdampak pada inflasi, serta mata rantai distribusi pangan menjadi latar belakang digelarnya pertemuan ini. Meskipun inflasi Jawa Barat masih berada pada kisaran normal (2,75% pada 2016) dan telah diberlakukannya program Toko Tani Indonesia (TTI) sejak tahun lalu, kondisi harga pangan di Indonesia dan Jawa Barat pada khususnya masih bergejolak di pasaran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut Wagub menilai pertemuan ini sangat penting dan strategis. Stabilitas pasokan pangan dan mata rantai distribusi masih jadi penentu kondisi harga pangan. Untuk itu, melalui temu teknis ini bisa ditemukan solusi mulai dari hulu hingga hilir persoalan pangan dan petani yang ada di lapangan.
“Ada tiga komoditas utama ya, beras, bawang merah, dan cabai. Bagaimana dari hulu hingga hilir ini harus bisa dijaga. Pertama, untuk menjaga inflasi. Dan kedua, jangan sampai ada mata rantai distribusi ini yang dirugikan. Petaninya juga harus diuntungkan, kemudian juga di hilirnya – khususnya konsumen dan pedagang juga tidak dirugikan. Artinya kestabilan harga perlu dijaga,” ungkap Deddy usai membuka acara.
Menurut nya informasi mengenai struktur produksi pangan – distribusi – hingga ke tangan konsumen juga perlu ditingkatkan pengetahuannya bagi semua pelaku pangan. Hal ini akan menjadi sangat penting sebagai antisipasi gejolak inflasi serta untuk mengetahui harga pangan dalam kondisi baik.
“Informasi akan menjadi sangat penting. Kapan tanamnya, kapan panennya, dimana, dan bagaimana cara para petani tadi bisa mendistribusikan produknya dan kapan distribusinya, supaya pada saat harga yang bagus ini diatur dan diperhitungkan dengan baik,” tutur Demiz.
Untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan pangan, sejak 2016 Pemerintah telah menggulirkan program Toko Tani Indonesia (TTI). TTI adalah sebuah proses pemotongan mata rantai distribusi pangan dari petani hingga ke tangan konsumen.
Melalui TTI mata rantai distribusi dipangkas menjadi hanya tiga rantai. Mulai dari petani (anggota Gapoktan) – Gapoktan membeli bahan pangan dari anggota (petani) – Gapoktan menjual kepada TTI – dan TTI akan memasarkan langsung ke masyarakat.
“Toko Tani Indonesia sendiri sebuah proses. Jadi proses distribusi pangan dari petani hingga konsumen, yang dalam sehari-hari bisa delapan atau sembilan rantai, tetapi dengan TTI ini hanya dengan tiga rantai sudah cukup. Artinya di sana ada pemotongan rantai pasar. Dari Gapoktan ke TTI dari TTI kemudian langsung ke konsumen,” ujar Riwantoro, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
Melalui program ini, pemerintah berharap bisa mengurangi disparitas harga yang selama ini sangat tinggi, antara harga petani dan harga konsumen. Riwantoro menjelaskan ada tiga alasan TTI ini digulirkan. Pertama, pemerintah ingin membantu petani melalui Gapoktan di mana kondisi harga biasanya jatuh ketika masa panen. Kedua, untuk melancarkan arus pasokan pangan hingga ke konsumen. Karena sering terjadi ketika tidak masa panen pasokan ke konsumen terhambat, dampaknya harga menjadi tinggi. Ketiga, diharapkan melalui TTI ini konsumen akan mendapat harga bahan pangan yang terjangkau namun berkualitas baik.
Tahun ini hanya 406 Gapoktan yang difasilitasi oleh Pemerintah secara nasional dan 123 diantaranya ada di Jawa Barat. Sementara itu, Pemerintah pusat menargetkan bisa membangun TTI sebanyak 1.000 dengan fokus di Jabodetabek pada tahun ini.
“Kenapa Jabodetabek? Tahun lalu kita mulai TTI dengan 1.000 di 32 provinsi. Setelah kita evaluasi ternyata barometer harga, pasokan ada di DKI, sehingga DKI dan sekitarnyalah yang kemudian akan kita atasi permasalahan yang ada,” kata Riwantoro.
Pada 2017 Jawa Barat mendapatkan dana bantuan Pemerintah untuk mendukung Program PUPM, yaitu sebanyak 123 unit Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) atau lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelompok Tani (Poktan), sedangkan pada Tahun 2016 sebanyak 77 unit. Jumlah TTI ditargetkan sebanyak 250 Toko yang tersebar di Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, serta sejumlah TTI yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Lembaga Gapoktan/Poktan diberikan bantuan dana untuk membeli gabah dari para petani sekitar, dengan harga pembelian minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp 3.700,00 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP). Gapoktan/Poktan melakukan pengolahan sesuai grade atau kelas beras Premium, untuk selanjutnya dijual kepada TTI dengan nilai harga di bawah harga pasar yang berlaku.
Temu Teknis PUPM melalui TTI ini digelar dalam rangka sosialisasi program kepada pemangku kepentingan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat petani, dan pelaku perdagangan komoditas pangan se-Jawa Barat. Selain itu, sebagai ajang pertemuan antara Gabungan Kelompok/Kelompok Tani sebagai produsen dengan Pedagang Komoditi Pangan sebagai Toko Tani Indonesia (konsumen).
“Tujuannya kita juga ingin melakukan kerjasama yang mengikat dengan menandatangani perjanjian kerjasama antara PUPM dan TTI untuk mewujudkan stabilitas pasokan dan harga,” ucap Dody Firman Nugraha, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat dalam laporannya di acara pembukaan.
