SOREANG – Kegiatan “Mulang ka Indung Nyaah ka Bandung” yang dilakukan Pemkab Bandung dalam rangkaian acara memperingati Hari Jadi Kabupaten Bandung setiap tanggal 20 April, menuai kontroversi.
Bagaimana tidak, di saat warga Kabupaten Bandung ada yang kebanjiran akibat luapan Sungai Citarum, para pejabat Pemkab Bandung beserta 300 pegawai Pemkab Bandung pergi ziarah ke ke makam para wali di Cirebon dan Demak.
Bupati Bandung Dadang M Naser bersama ratusan tokoh masyarakat, alim ulama dan para pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) Islam turut serta dalam kegiatan ziarah ini. Sebelumnya kegiatan serupa juga dilakukan tahun 2018 lalu dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-377.
Namun kali ini dengan jumlah peserta yang lebih besar hingga mencapai 300 orang, yang dibiayai APBD Kab Bandung. Hal ini membuat netizen berkomentar di media sosial.
“Mirissss..tradisi tiap tahun hanya untuk ziarah, yang walauhualam peruntukannya…alangkah baiknya anggarannya dipakai untuk memberangkatkan umrah para pengurus mesjid di tiap kecamatan se-Kab Bandung secara bergiliran..mungkin ada berkah buat Kabupaten Bandung insyaallah. Sesuatu yang dicontohkan. Gak tau mungkin beda pemahaman dan beda kepentingan…mudah mudahan pemangku kebijakan yg baru nanti menghilangkan tradisi ini,” tulis Bah Ewok di laman facebook.
Pengamat pemerintahan yang juga dosen di STIA LAN RI Bandung, Drs. H. Djamu Kertabudi, M.Si mengatakan jika memang kegiatan ziarah kubur ke makam para wali di Cirebon dan Demak tersebut dalam rangka rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung, menurutnya kurang tepat.
“Kegiatan tersebut sah-sah saja, apabila dikaitkan dengan visi Kabupaten Bandung yang religius. Soal dikaitkan dengan bencana banjir yang melanda di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bandung, hal ini sebagai bentuk kontrol sosial dari unsur publik yang perlu diapresiasi,” ungkap Djamu kepada Balebandung.com, Rabu (13/3/19).
Namun ia mengaku yang membuatnya tergelitik untuk berkomentar, saat ziarah ke Demak dikaitkan dengan sejarah Kabupaten Bandung. Padahal tidak ada kaitan langsung antara sejarah Kabupaten Bandung dengan Kesultanan Demak.
Eksistensi Kesultanan Demak, kata Djamu, sebelum lahirnya Kesultanan Mataram. Baru setelah Kesultanan Demak runtuh akibat konflik keluarga istana, maka lahirlah Kesultanan Mataram yang berpusat di Bantul Yogyakarta.
“Dan pada saat Sultan Agung sebagai Raja Mataram, maka dibentuklah Kabupaten Bandung yang ditandai dengan dilantiknya Wira Angun-angun atau yang dikenal dengan Ki Astamanggala sebagai Bupati Bandung yang pertama pada Bulan Muharram Tahun Alif (20 April 1641). Sehingga baru ada kaitan sejarah apabila berziarah ke makam Sultan Agung di Yogyakarta,” tutur Djamu.
Namun demikian, imbuhnya, apabila dilihat dari sudut pandang politik, dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Jawa Barat yang berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram, dihasilkan dari ekspansi Raja Mataram.
“Secara politik, sebenarnya dulu Kabupaten Bandung itu masuk wilayah jajahan Kerajaan Mataram. Dengan demikian seyogyanya perlu ditumbuhkan pemahaman bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung bukanlah pestanya Pemda, tapi pestanya masyarakat Kabupaten Bandung,” pungkas Djamu.***
