SOREANG – Pemkab Bandung tengah menyusun program Zero Waste untuk penanganan sampah. Dalam program ini Pemkab Bandung akan melibatkan masyarakat dan mengintervensi program ke semua desa agar kembali menggerakkan program pengelolaan sampah mandiri secara lebih massif.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bandung Asep Kusumah menyebutkan dalam program ini akan digalakkan lagi program pemilahan sampah dari rumah warga dengan memisahkan antara sampah organik (basah), anorganik (kering), serta sampah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Asep menghimbau pada masyarakat agar kesadaran terhadap sampah sudah terbangun dari rumah. Sebab menurutnya, masalah sampah bukan sekadar pengangkutan dengan armada sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, tapi lebih kepada kepentingan bersama akan kepedulian terhadap lingkungan. Terlebih saat ini penyediaan lahan untuk TPA sudah kurang memungkinkan.
Selain itu juga akan lebih digencarkan pengelolaan sampah melalui Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan Bank Sampah sebagai upaya penanganan mandiri, akan terus digalakkan mulai dari tingkat RT dan RW, sekolah, sektor pemerintah bahkan swasta (industri).
“Kita sedang siapkan Program Zero Waste untuk penanganan sampah dengan melibatkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya nanti sebenarnya program-program pengelolaan sampah mandiri yang pernah digalakkan dulu sudah bagus, tinggal kita massifkan lagi,” kata Asep, Kamis (2/2/17).
Program Zero Waste ini akan dimulai 2017 dengan diawali penghimpun data dasar terkait penanganan sampah, penyusunan target dan sasaran, pendampingan sumber daya manusia (masyarakat), sosialisasi dan langkah teknis penangan sampah langsung, sebagai penerapan dari hasil rangkaian kegiatan.
“Langkah teknis akan secara langsung dilakukan dengan mendatangi satu rumah ke rumah lainnya (door to door) dan melibatkan seluruh jajaran, baik pemerintah maupun komunitas pecinta lingkungan. memberdayakan tempat-tempat pengolahan sampah mandiri,” jelasnya.
Khusus untuk program door to door ini menurutnya untuk sementara difokuskan di Kota Soreang, yang merupakan program bantuan dari Mother Earth Foundation (MEF) Filipina. “Tapi rencananya selain di Kota Soreang, mau diarahkan juga ke desa-desa wisata,” imbuh Asep.
Sementara untuk penanganan sampah di tingkat pemerintahan desa, Bupati Bandung Dadang Naser mengatakan akan diintervensi program melalui Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Dari situ bisa dibangun sinergitas antara Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Komunitas Peduli Lingkungan Hidup (KPLH), Bumdes dan masyarakat.
“Nantinya tiap APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kan mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Rata-rata satu desa kan mendapat alokasi Rp1 sampai 1,5 miliar, bahkan ada yang mencapai Rp2 miliar. Dari anggaran tersebut harus dialokasikan pula untuk program pengolahan sampah di masing-masing pemerintahan desa atau melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah. Misalnya dengan penyediaan motor sampah atau pengadaan insenerator,” terang Dadang.
