BANDUNG – Indeks inklusi keuangan syariah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, sudah mencapai 21,56%, atau tertinggi ketiga nasional setelah Aceh dan Maluku Utara. Sementara untuk indeks literasi keuangan syariah di Jawa Barat baru mencapai 7,79%.
“Saya berharap kepada para pelaku usaha Jasa Keuangan Syariah, untuk terus berupaya melakukan edukasi yang benar dan transparan kepada masyarakat atau calon nasabah,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Senin (14/2/17).
“Edukasi tersebut meliputi, karakteristik produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia, mulai dari fitur, manfaat, resiko, cara memperoleh, hak, kewajiban, hingga biaya serta denda yang mungkin timbul,” urainya.
Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) oleh OJK pada tahun 2013 menyebutkan tingkat inklusi keuangan masyarakat di Indonesia masih berada pada angka 59,74%, dan 57,28% dari penggunaan produk dan/ atau layanan jasa keuangan tersebut masih didominasi oleh pengguna produk sektor perbankan.
Hal tersebut menunjukan bahwa keberagaman penggunaan produk keuangan di masyarakat Indonesia masih belum merata di setiap sektor jasa keuangan. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang sama, persentase masyarakat yang berada di kelompok “well literatur” hanya sebesar 21,84%, sehingga dapat dikatakan mayoritas masyarakat cenderung masih kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan keuangan.
Oleh karena itu Deddy mengimbau para pelaku usaha jasa keuangan syariah untuk menciptakan produk dan jasa keuangan yang inovatif, menarik, mudah diakses dan berbiaya murah, terutama untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, kaum perempuan, pegawai berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro dan usaha kecil, juga petani dan nelayan di pedesaan dan pesisir, sehingga dapat mendongeng indeks inklusi dan indeks literasi keuangan syariah.
