CIKANCUNG, balebandung.com – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., menegaskan pentingnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber Dialog Forum Tokoh Masyarakat Lintas Sektor Tingkat Kecamatan Cikancung Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Renie didampingi Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Hj. Linda Herlina, S.A.P., serta Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Yula Zulkarnain, S.Sos., M.M.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lintas sektor untuk membahas berbagai persoalan serta kebutuhan prioritas pembangunan di Kecamatan Cikancung.
Sebagai narasumber, Renie memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan masukan masyarakat. Berbagai persoalan yang disampaikan menjadi bahan penting bagi DPRD dalam melihat kebutuhan riil masyarakat sekaligus mengawal arah kebijakan pembangunan daerah.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, komunikasi seperti ini sangat penting agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Kami berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan masukan dan persoalan yang dihadapi di wilayahnya,” ujar Renie.
Menurut Renie, pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Kehadiran Anggota Komisi C dalam forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPRD menyerap masukan masyarakat, khususnya terkait persoalan pembangunan dan infrastruktur yang menjadi salah satu bidang perhatian komisi tersebut.
Renie mengapresiasi partisipasi para tokoh masyarakat dan seluruh unsur lintas sektor di Kecamatan Cikancung. Ia berharap forum semacam ini dapat terus berlangsung sebagai ruang komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.
DPRD Kabupaten Bandung, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
Melalui dialog tersebut, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat sehingga pembangunan di Kabupaten Bandung semakin responsif, inklusif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.***







