BANDUNG – Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Jabar tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Aher mengaku belum tahu pasti besaran angka yang akan diberikan. Namun ia berharap dengan kenaikan tersebut akan makin meningkatkan kinerja dewan menyerap aspirasi masyarakat.
Gubernur memastikan kenaikan penghasilan anggota dewan tersebut masih dalam kemampuan APBD Jabar, meski berpengaruh cukup besar, namun masih dalam batas kemampuan.
“Dengan peningkatan penghasilan anggota dewan ini, seluruh anggota DPRD dan pimpinannya harus lebih banyak lagi menyerap aspirasi masyarakat di daerah. Sehingga dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat Jabar,” kata Aher kepada wartawan, Kamis (7/9/17).
Dengan begitu, imbuh Aher, aspirasi bisa makin akurat, makin tepat dan semakin berdayaguna bagi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat. “Kan aspirasi itu harus betul-betul berdayaguna, dimanfaatkan, bermanfaat, bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan. Itu harus dipertajam urusan-urusan aspirasi yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat,” terangnya.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengaku tunjangan yang naik diantaranya tunjangan transportasi yang diberikan dalam bentuk uang setiap bulannya. Dengan begitu, kendaraan operasional yang selama ini dipinjam anggota dewan dari Pemprov Jabar, nantinya akan ditarik dan diganti dengan tujangan transportasi yang besarnya akan di tetapkan setelah ada Peraturan Gubernur. “Tadinya kan kita kendaraan pinjam pakai?. Sekarang tidak boleh pinjam pakai, kecuali pimpinan,” ungkap Ineu.
Dengan masih berlakunya pinjaman kendaraan operasional kepada pemimpinan dewan, imbuh Ineu, maka tunjangan transportasi tidak berlaku bagi pimpinan dewan. Ineu berharap kenaikan tunjangan tersebut mampu meningkatkan kinerja anggotanya dan harus menjadi motivas untuk menunjukkan kinerja DPRD yang semakin baik ke depan.
