Bale Bandung

Warga Relokasi di Legokkole Kesulitan Air Bersih dan Tidak Ada Listrik

×

Warga Relokasi di Legokkole Kesulitan Air Bersih dan Tidak Ada Listrik

Sebarkan artikel ini
Permukiman relokasi warga Kp Legokkole Desa Rawabogo Kec Ciwidey Kab Bandung. by ist dn
Permukiman relokasi warga Kp Legokkole Desa Rawabogo Kec Ciwidey Kab Bandung. by ist dn

CIWIDEY – Warga Kampung Legokkole Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, yang merupakan warga relokasi dari Kampung Legokkiara mengeluhkan tidak adanya fasilitas air bersih serta listrik.

Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka terpaksa harus mengambil dari kali yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman dan saat malam mereka harus menggunakan lilin untuk penerangan.

Salah seorang warga penghuni Kampung Legokkole, Nana (60) mengatakan, mereka mulai menempati kampung tersebut sekitar sebulan lalu. Keputusan untuk pindah ke tempat itu diambil setelah pemilik lahan di hunian sementara (huntara) meminta mereka segera mengsongkan lahan tersebut.

Padahal sebenarnya, tukas Nana, pemukiman yang disiapkan oleh pemerintah di Kampung Legokkole itu belum dilengkapi dengan listrik dan air bersih.

“Untuk keperluan air bersih sebagian besar warga relokasi ini mengambil ke kali di bawah, yah lumayan jauh dan melelahkan. Di sini juga belum ada listrik, kalau malam yah pakai lilin. Setiap malam rata-rata habis 4 lilin, biaya untuk beli lilin juga lumayan merepotkan kami yang hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani,” kata Nana di kediamannya, Kamis (6/7/17).

Sebenarnya, ia dan warga lainnya betah-betah saja tinggal di kampung relokasi tersebut. Namun sayangnya, karena belum ada listrik dan air bersih, membuat sebagian warga lainnya enggan menempatinya. Sehingga, dari 35 unit rumah, baru delapan rumah yang telah ditempati. Sedangkan sisanya ada yang masih tinggal di rumah lama dan ada juga yang masih menumpang di rumah sanak saudaranya.

“Yah, mau diisi bagaimana kalau tidak ada air dan listrik. Saya sekeluarga juga terpaksa mengambil air dari kali. Terus untuk listrik baru sepekan ini saya dan beberapa rumah lainnya, menyalurkan listrik dari salah satu rumah di kampung lain. Tapi hanya cukup untuk penerangan malam hari seadanya saja, karena kalau pakai banyak juga enggak akan kuat listriknya,”ungkapnya.

Dani (45) warga Kampung Legokkole lainnya menambahkan, warga Kampung Legokkiara dan Bebedahan lainnya yang belum mau menempati rumahnya karena memang belum selesai. Bahan bangunan yang berikan oleh pemerintah seharga Rp 20 juta itu, tentu saja tak mencukupi untuk membangun rumah semi permanen ukuran 5×10 meter persegi. Apalagi, bantuan tersebut hanya berupa bahan bangunan saja, tanpa ada bantuan uang untuk upah pekerja bangunan.

“Bahan bangunan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak cukup. Akhirnya kami juga pontang panting cari uang untuk menambah kekurangannya. Rumah saya juga karena sudah tak punya uang, tapi saya perlu tempat tinggal. Jadi, belum selesai juga terpaksa saya tempati. Rumah milik warga lainnya juga banyak yang belum diselesaikan. Ada yang bagian atap, dinding, jendela dan lantainya belum selesai. Tapi karena sudah tak punya uang, yah dibiarkan kosong,” kata Dani.

Untuk sumber air bersih, kata Dani sebenarnya pemerintah berjanji akan membuat sumur dan fasilitas MCK. Begitu juga untuk aliran listrik, di kampung itu telah dipasangi tiang listrik lengkap dengan kabel jaringannya. Namun sayangnya, warga di kampung itu tak mengetahui kapan rencana tersebut direalisasikan.

“Yah, semoga saja secepatnya dilaksanakan. Soalnya kami sangat membutuhkan air dan listrik, kasihan anak-anak,”ucapnya.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terutama dalam pelaporan pembangunan infrastruktur atau fisik yang selama ini rentan bermasalah. Hal tersebut disampaikan bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) ini dalam kegiatan Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026). […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalduk PPA terus memperkuat pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tidak hanya memberikan perlindungan sementara, pendampingan juga dilakukan melalui layanan psikologis, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga bantuan hukum agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Kepala UPTD PPA Dalduk […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Polresta Bandung mengungkap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pelanggaran Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diduga dilakukan dengan modus menawarkan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Dalam pengungkapan tersebut, Satreskrim Polresta Bandung mengamankan dua orang tersangka berinisial AF (24) dan IY (24). Sementara dua orang lainnya […]

Bale Bandung

KATAPANG, Balebandung.com – Masyarakat Kabupaten Bandung kini memiliki alternatif layanan kesehatan mata melalui Klinik Utama Mata Prime Aksara yang berlokasi di Komplek Ruko Maduma Square Katapang No. 1–2, Jalan Raya Katapang No. 55, Kecamatan Katapang. Hadir sebagai bagian dari jaringan Prime Center Clinics, Prime Aksara diresmikan pada 3 Februari 2025 sebagai cabang ketiga jaringan layanan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung, KH. Dr. Yusuf Ali Tantowi, Lc., M.A., menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Al-Fathu, Soreang Jumat (6/11/2026). Dalam khutbahnya, ia mengajak jamaah memahami hakikat keberuntungan dan kesuksesan hidup berdasarkan tuntunan Al-Qur’an. Mengangkat Surah Al-‘Ashr dan Surah Al-Mu’minun ayat 1–10, ia menjelaskan bahwa kesuksesan sejati tidak […]

Bale Bandung

SOREANG, balebadung.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) meminta Galih Hendrawan yang terpilih sebagai Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 untuk merangkul seluruh kepala desa dan menjaga soliditas organisasi. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bandung. Pesan tersebut disampaikan KDS seusai […]