BANDUNG, Balebandung.com – Guru Besar Universtias Padjajaran (Unpad) Bandung Bidang Keamanan Dalam Neger, Prof Muradi menyatakan situasi politik Indonesia di tahun 2021 tak akan jauh berbeda dengan tahun 2020.
Dalam prediksinya saat diskusi Outlook Politik dan Keamanan Indonesia 2021, Prof Muradi menilai ada tujuh klaster yang mewarnai situasi politik tahun ini.
“Fenomena politik tahun ini (2021) tak jauh berbeda dengan tahun 2020. Ada beberapa yang akan menghangat, ” papar Prof Muradi Bandung, Senin (4/1/21).
Menurutnya, akan ada tujuh klaster situasi politik di tahun 2021. Antara lain legislasi politik, kebebasan sipil, kejahatan siber dan digitalisasi, pelembagaan politik, politik identitas, radikalisme dan teroris, lalu separatisme Papua. “Legislasi politik ini akan memanas, karena di tahun 2021 akan ada pembahasan UU Pemilu,” ungkapnya.
Dalam pembahasan UU Pemilu, akan memperdebatkan soal pelaksanaan pemilu lokal dan nasional. “Apakah UU Pemilu akan memutuskan pelaksanaan pemilu secara serentak di 2022 atau 2024,” jelasnya.
Muradi menatakan pembahasan UU Pemilu ini terus berulang setiap menjelang pelaksanaan pemilu nasional. “Hemat saya harusnya parpol dilibatkan dalam pembahasan UU Pemilu ini. Karena parpol sebagai aktor pemilu juga harus mengetahui perkembangan mengenai parlementary treshold yang dibahas dalam UU Pemilu,” jelasnya.
Dipastikan, pembahasan ambang batas suara parpol, akan memanas dalam pembahasan UU Pemilu. “Hal ini karena setiap parpol memiliki kepentingan, sehingga akan ada perdebatan mengenai ambang batas ini,” pungkas Guru Besar Unpad ini.***
