BANDUNG – Pemprov Jabar bergerak cepat merespon pengumuman Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek yang mempublikasikan nama-nama rumah sakit penerima vaksin palsu dalam rapat kerja dengan Komisi IX Bidang Kesehatan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/16).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dr. Alma Lucyati mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu di pusat terdiri dari Kementerian Kesehatan, Bareskrim, BPOM, Dinas Kesehatan Provinsi. Diskes Jabar juga sudah melayangkan surat kepada 13 rumah sakit di Bekasi yang disebut sebagai penerima vaksin palsu untuk segera mendata nama-nama pasien imunisasi.
Selain itu, pihaknya sedang mengecek kesiapan stok vaksin dari dinas kesehatan provinsi, kota, dan kabupaten untuk dibantukan ke rumah sakit tersebut. “Jika umurnya masih masuk, kita imunisasi ulang. Tapi jika sudah lewat, kita akan berikan imunisasi lanjutan,” jelas Alma di Bandung, Jumat (15/7/16).
Ini merujuk pada arahan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pada jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (24/6/16), anak yang mendapat vaksin palsu seharusnya kembali diimunisasi. Sebab mereka yang mendapat vaksin palsu tentu tidak mendapat manfaat kebal terhadap suatu penyakit.
Alma menyebutkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keaslian vaksin yang ada sekarang di rumah sakit karena dijamin keasliannya. “Dari sejak ada kabar mengenai vaksin palsu, pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk membekukan distribusi semua stok vaksin yang non pemerintah. Sedangkan vaksin yang sekarang tersedia (terutama di rumah sakit pemerintah) adalah yang buatan pemerintah serta terjamin keaslian dan mutunya,” kata Alma.
Dia mengatakan selayaknya para orang tua yang anaknya terkena musibah vaksin palsu, pemerintah merasa sakit hati dan prihatin sekali. “Orang tua dan pemerintah ini dua-duanya korban dari segelintir orang yang mementingkan keuntungan semata,” bebernya.
Lebih lanjut mengenai Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu, Alma menyebutkan ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam penanganan kasus vaksin palsu. “Satgas ini bertujuan antara lain adalah mencari sampai tuntas pengedar, penyalur, pembuat. Karena yang paling tahu saat ini di mana saja daerah pergerakan mereka, jadi kita bisa melakukan tindakan yang diperlukan di daerah penyebaran vaksin palsu tersebut,” kata dia.
Menurut data dari Diskes Jabar, ada 44 RSUD di Jabar dan 270 rumah sakit swasta di mana 13 dari 14 rumah sakit swasta yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan berlokasi di Bekasi.
