JATINANGOR – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pemerintah dalam posisi dilematis dalam menangani tiga Warga Negara Indonesia yang disandera di Filipina Selatan oleh kelompok Abu Sayaf. Kendati begitu sudah merupakan kewajiban negara untuk melindungi warganya dan upaya penyelamatan masih terus dilakukan.
“Kita ini dilematis. Kalau mau bernegosiasi dengan penyandera berat juga karena kalau kita mau berbegosiasi berati penyanderaan seperi itu akan terus berulang. Begitu pula kalau kita mau menyerang dengan operasi militer tidak mudah juga karena undang-undang di Filipina melarang hal itu,” ungkap JK saat menjawab pertanyaan peserta Stadium Generale Bagi Wasana Praja Calon Pamong Praja Muda Alumni IPDN Angkatan ke-23, di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor Sumedang, Senin (18/7/16).
Menurut JK Filipina Selatan sejak merupakan suatu daerah yang kacau dan sering terjadi pemberontakan. Karenanya pula kasus penyanderaan pun kembali terjadi menimpa WNI. “Dalam tiga bulan terakhir saja kita sudah mengalami empat kali penyanderaan,”ungkap JK.
Wapres meminta agar Filipina bertanggungjawab dan menjamin keselamatan WNI yang disandera dan harus melakukan langkah serius dalam menangani kasus penyanderan WNI di Filipina Selatan.
“Yang disandera itu kan anak buah kapal yang mengangkut batubara untuk kebutuhan tenaga listrik di Filipina. Kalau pemerintah Filipina tidak menjamin keselamatan para sandera dan keamanan kapal-kapal kita yang masuk ke Filipina, ya kita tidak mau lagi kirim batubara ke sana,” tanda JK. Sementara langkah operasi militer merupakan alternatif terakhir yang dilakukan pemerintah RI, itu pun harus dengan persetujuan Filipina. [iwa]
