JAKARTA, balebandung.com – Kementerian Sosial siap menggelontorkan anggaran Rp200 miliar untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Bandung, di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.
Hal itu terungkap saat Bupati Bandung Dadang Supriatna beraudiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait penentuan lokasi definitif pembangunan gedung permanen SR Kabupaten Bandung, di Gedung Kemensos Jakarta, Selasa 16 September 2025.
Untuk pembangunan Gedung SR jenjang SD, SMP dan SMA itu Pemkab Bandung sudah menyiapkan lahan di Ciwidey seluas 7,6 hektare.
Bupati Bandung didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa.
Pada kesempatan itu Bupati Dadang Supriatna menghaturkan terima kasih atas semua perhatiannya untuk Kabupaten Bandung. Pemkab Bandung, kata Kang DS, sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung permanan SR di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey.
“Terima kasih atas kepercayaan untuk Sekolah Rakyat di Jalak Harupat,” ucap Bupati Kang DS kepada Mensos.
Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Ningning Hendasah menambahkan, Kemensos saat ini sedang mengupayakan untuk pendanaan pembangunan Gedung SR di Ciwidey.
“Kemensos sedang mengupayakan untuk pendanaan Gedung SR di Kabupaten Bandung, rencananya akan menyiapkan anggaran sebesar Rp200 miliar dari APBN,” jelas Ningning.
Lahan yang sudah disiapkan itu saat ini sudah dalam tahap cut and fill, juga melakukan penyesuaian ruangnya untuk pembangunan gedung SR permanen. Untuk itu Pemkab Bandung melalui DPUTR Kabupaten Bandung juga telah mengajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum terkait permohonan percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Wilayah Perencanaan (WP) kawasan konservasi Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali (Pacira) Kabupaten Bandung.
Selain membahas tentang SR, pada audiensi tersebut Mensos Gus Ipul juga mengajak kepada Bupati Bandung Kang DS untuk berkolaborasi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan soal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Menurut Mensos ketiga hal tersebut merupakan mandat prioritas Presiden Prabowo pada Kemensos.
Gus Ipul menjelaskan DTSEN menjadi data tunggal pertama di Indonesia pada era Presiden Prabowo. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelola data dan memberikan perankingan penduduk berdasarkan desil.
Data ini yang terus dimutakhirkan secara berkala wajib menjadi acuan seluruh program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Karena itu mumpung para kepala daerah ada, ada Kepala Dinas Sosialnya juga, tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain, kecuali DTSEN. Kalau mau membuat program harus menggunakan DTSEN,” tandas menteri.
Mensos mengatakan DTSEN harus diverifikasi dan divalidasi bersama-sama, sebab tiap tiga bulan datanya akan berubah.
“Saya mengajak bupati, wali kota, dan gubernur untuk memutakhirkan data. Mari sama-sama memastikan agar data kita lebih sempurna,” kata Mensos.
Lebih lanjut Mensos juga membahas soal pentingnya kolaborasi Sekolah Rakyat dengan para kepala daerah. Setelah Sekolah Rakyat rintisan dimulai, juga akan dibangun gedung permanen.
“Kita bikin sekolah rintisan, kita bangun 2026. Mari kita kerja sama,” kata Gus Ipul.
Lalu Mensos menekankan pentingnya pemberdayaan. Ia meminta kepala Dinas Sosial membuat skenario pemberdayaan dan graduasi untuk disampaikan ke para kepala daerah.
Mensos menyebutkan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat karena ingin menekankan pemberdayaan ketimbang bantuan sosial.
“Ini mandat yang perlu kita tindaklanjuti, jadi tidak hanya bantuan sembako,” kata Gus Ipul.
Ia juga mengajak untuk bersama-sama memastikan pemutakhiran DTSEN lebih sempurna. Sehingga, masyarakat miskin bisa merasakan bantuan lebih banyak dari pemerintah.
“Presiden Prabowo minta graduasi diperkuat. Desil 1-2 kita beresin, kita keroyok bareng-bareng. Selesai Desil 1-2 (DTSEN), rumah diperbaiki, diberdayakan,” kata Mensos.***
