Bale Bisnis

Sinergi OJK Jabar-TPAKD Perluas Akses Keuangan Masyarakat

×

Sinergi OJK Jabar-TPAKD Perluas Akses Keuangan Masyarakat

Sebarkan artikel ini

BANDUNG, balebandung.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat memperkuat sinergi dalam memperluas akses keuangan daerah melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diselenggarakan secara serentak di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (10/3/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum konsolidasi program perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kegiatan dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Sumasna serta dihadiri oleh Kepala OJK Jabar Darwisman, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, Kepala OJK Tasikmalaya Nofa Hermawati, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Naniek, pimpinan lembaga jasa keuangan, serta 27 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Sebagai wujud komitmen bersama, Pemprov Jabar bersama 27 Sekda Kabupaten/Kota menandatangani Berita Acara Penetapan Program Kerja TPAKD Tahun 2026 yang menjadi landasan operasional dalam memperluas akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pelaku usaha di seluruh daerah.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menyampaikan penguatan akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“TPAKD memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta mendorong terobosan dalam mengatasi berbagai kendala pembiayaan di daerah,” ujar Darwisman.

Darwis menambahkan, perekonomian Jawa Barat menunjukkan kinerja yang positif. Pada Triwulan IV 2025, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,85 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39 persen.

Kinerja sektor jasa keuangan juga terus menunjukkan tren yang baik. Hingga Januari 2026, aset perbankan di Jawa Barat tumbuh 5,27 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 6,78 persen, dan kredit tumbuh 2,57 persen.

Meski demikian, masih terdapat ruang yang besar untuk mengoptimalkan pembiayaan kepada sektor produktif. Hingga awal tahun 2026, nilai fasilitas kredit yang telah disetujui namun belum dimanfaatkan oleh pelaku usaha (undisbursed loan) di Jawa Barat tercatat sekitar Rp282,54 triliun.

Di sisi lain, penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat mencapai Rp186 triliun, atau sekitar 12,5 persen dari total kredit UMKM nasional, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar kedua di Indonesia.

“TPAKD diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan UMKM, antara lain melalui fasilitasi business matching serta penguatan program pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal,” kata Darwis.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan perkembangan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen pengukuran tingkat inklusi keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemutakhiran IKAD diharapkan menjadi rujukan dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi program TPAKD agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jabar Sumasna menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk terus memperkuat sinergi implementasi TPAKD di seluruh kabupaten/kota.

“Melalui sinergi TPAKD, Pemprov Jabar mendorong berbagai program strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat,” ujar Sumasna.

Ia menyebut adaempat program utama TPAKD yang menjadi fokus penguatan di Jawa Barat, yaitu Program Tabungan Hewan Kurban ASN (BEREHAN), Program Asuransi Mikro Perlindungan Jiwa bagi Petani, Program Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi, serta Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Implementasi program-program tersebut secara konsisten diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan masyarakat sekaligus memperkuat pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jabar.***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bisnis

BALEPAKUAN, balebandung.com – Rudie Kusmayadi kembali dipercaya sebagai Komisaris Bank bjb dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada 28 April 2026 di Bale Pakuan, Kota Bandung. Dalam susunan terbaru Dewan Komisaris Bank bjb, nama Rudie Kusmayadi tetap berada dalam jajaran komisaris bersama Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen, serta […]

Bale Bisnis

BALEPAKUAN, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung berhak menerima dividen sekitar Rp65,5 miliar dari Bank bjb) sebagai pemegang saham terbesar kedua dengan porsi kepemilikan sekitar 7,24 persen. Hak tersebut mengemuka usai Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 bank bjb di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (28/4/2026). Dalam RUPS […]

Bale Bisnis

BANDUNG, balebandung.com – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan kegiatan PT Malahayati Nusantara Raya (Malahayati) yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online (pinjol) dan keuangan lainnya kepada masyarakat. Langkah tegas tersebut dilakukan karena perusahaan tersebut diketahui belum memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan regulator terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). […]

Bale Bisnis

BANDUNG, balebandung.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung resmi memperkuat sinergi dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai langkah strategis mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekosistem sektor jasa keuangan di Jawa Barat. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut berlangsung di Gedung Fakultas […]

Bale Bisnis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha perusahaan pergadaian PT Mitra Gadai Abadi yang beralamat di Jalan Sukajadi Nomor 66, Kota Bandung. Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-52/KO.12/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian PT Mitra Gadai Abadi. Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, […]

Bale Bisnis

BANDUNG, balebandung.com – Jumlah investor reksa dana di Indonesia terus bertambah dan kini semakin didominasi generasi muda. Hingga akhir 2025, jumlah investor reksa dana tercatat mencapai 19,2 juta single investor identification (SID), naik 3,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 18,6 juta SID. Menariknya, lebih dari separuh investor tersebut berasal dari kalangan muda. Sebanyak 54,24 […]