Bale Bandung

TP PKK Kab Bandung Dorong Gerakan Rumah Layak Huni untuk Percepat Pencegahan Stunting

×

TP PKK Kab Bandung Dorong Gerakan Rumah Layak Huni untuk Percepat Pencegahan Stunting

Sebarkan artikel ini

SOREANG, balebandung.com — Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung mendorong penguatan partisipasi keluarga dalam mewujudkan lingkungan sehat dan rumah layak huni sebagai bagian dari upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Bandung. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Perkim Talk 3 Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang digelar Disperkimtan (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) Kabupaten Bandung, di Gedung Dewi Sartika Soreang, Selasa 9 Juni 2026.

Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Emma Dety Permanawati menegaskan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi utama pembentukan karakter anak dan benteng pertama kesehatan keluarga.

“Karena itu, kualitas lingkungan permukiman dan kondisi rumah layak huni dinilai memiliki hubungan erat dengan upaya menekan angka stunting,” kata Emma Dety.

Menurutnya, rumah tidak layak huni (rutilahu) dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi berulang serta gangguan penyerapan gizi pada anak yang berujung pada stunting. Karena itu, upaya menciptakan lingkungan sehat harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, TP PKK Kabupaten Bandung menekankan empat pilar utama yang menjadi landasan gerakan tersebut, yakni penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penguatan layanan Posyandu, optimalisasi peran PKK hingga tingkat dasawisma, serta percepatan pencegahan stunting.

Pada aspek PHBS, keluarga didorong menerapkan berbagai kebiasaan sehat seperti penggunaan air bersih, pemanfaatan jamban sehat, konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik rutin, hingga menciptakan rumah bebas asap rokok. Selain itu, keluarga juga didorong memenuhi kriteria rumah sehat, mulai dari ventilasi dan pencahayaan yang memadai, kepemilikan septic tank, hingga tersedianya fasilitas pemilahan sampah rumah tangga.

TP PKK Kabupaten Bandung juga menempatkan Posyandu sebagai garda terdepan dalam mendeteksi berbagai persoalan kesehatan masyarakat di tingkat lingkungan. Melalui transformasi layanan Posyandu, masyarakat kini dapat mengakses layanan yang lebih terintegrasi mulai dari kesehatan, pendidikan, perumahan, sosial hingga ketenteraman dan ketertiban umum.

Sementara itu, kader PKK didorong untuk terus memperkuat edukasi dan pendampingan kepada keluarga melalui program pangan dan gizi, kesehatan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat.

Dalam kesempatan tersebut, TP PKK Kabupaten Bandung mengajak seluruh kader, pemerintah, akademisi, media, Posyandu, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi di lapangan melalui sejumlah langkah sederhana namun berdampak besar, seperti rutin ke Posyandu, menerapkan PHBS, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, serta mengaktifkan kegiatan dasawisma.

“Langkah-langkah sederhana ini akan menghasilkan perubahan besar apabila dilakukan secara serentak dan konsisten oleh seluruh elemen masyarakat,” ujar Emma.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah melalui Disperkimtan Kabupaten Bandung, TP PKK, Posyandu, dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan berdaya sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih Bedas.***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

KATAPANG, Balebandung.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak khawatir maupun beranggapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menurun akibat kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam Program 3 Juta Rumah. Menurut Mendagri, kebijakan tersebut justru akan menggerakkan sektor […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung,com – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menegaskan komitmennya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pemenuhan hak-hak anak sejak usia dini. Komitmen tersebut disampaikan saat Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Kabupaten Bandung di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang, Sabtu (25/7/2026). Peringatan HAN tahun ini berlangsung semarak dengan melibatkan sekitar 5.000 […]

Bale Bandung

KATAPANG, balebandung.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan Jawa Barat menjadi salah satu daerah prioritas Program 3 Juta Rumah. Hal itu ditandai dengan lonjakan kuota rumah subsidi melalu Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang meningkat dari sekitar 6.000 unit tahun sebelumnya menjadi 46.000 unit pada tahun ini. “Peningkatan kuota rumah […]

Bale Bandung

balebandung.com – Majalaya dikenal sebagai salah satu kawasan industri tekstil terbesar di Kabupaten Bandung. Julukan sebagai “Kota Dolar” pernah melekat karena geliat ekonominya yang tumbuh pesat sejak dekade 1960-an. Di balik deretan pabrik dan aktivitas industri yang tak pernah berhenti, ternyata masih hidup satu warisan budaya yang usianya jauh lebih tua dari mesin-mesin produksi itu: […]

Bale Bandung

RANCAEKEK, Balebandung.com – Tabuhan rebana berpadu kembali menggema di sejumlah kampung di Kecamatan Rancaekek. Masyarakat setempat lebih akrab menyebut kesenian ini sebagai teureubangan atau terbangan. Teureubangan merupakan salah satu kesenian tradisional Islam yang telah lama berkembang di berbagai daerah di Jawa Barat. Terbangan adalah kesenian tradisional yang memakai tabuhan rebana atau terbang, di mana irama […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan data resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp20.555.150.000. Laporan tersebut disampaikan kepada KPK pada 19 Maret 2025 untuk periode pelaporan tahun 2024. Berdasarkan dokumen LHKPN, harta kekayaan Ketua DPRD […]