BALERAME, balebandung.om – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menitipkan tiga agenda prioritas kepada 911 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik, yakni menjaga ketahanan pangan desa, mengawal program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pesan tersebut disampaikan Bupati Bandung usai meresmikan sekaligus mengambil sumpah jabatan 911 anggota BPD terpilih dari 117 desa di 16 kecamatan pada Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD Terpilih se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Dome Bale Rame Soreang, Kamis (30/7/2026).
Menurut bupati, BPD tidak cukup hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah desa, tetapi juga harus hadir memastikan berbagai program strategis pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya titip kepada seluruh anggota BPD, dalam pembahasan APBDes pastikan desa memiliki cadangan beras minimal satu ton setiap tahun. Ini untuk menjaga ketahanan pangan. Saya tidak mau mendengar ada warga yang kelaparan,” tegas Bupati KDS.
Selain menjaga stok pangan, KDS meminta BPD ikut mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rutilahu yang tahun ini kembali memperoleh alokasi besar di Kabupaten Bandung.
Ia menyebut, berdasarkan aspirasi yang diperjuangkan DPR RI, Kabupaten Bandung berpotensi memperoleh hampir 4.000 unit rutilahu dari Program BSPS. Dari jumlah tersebut sekitar 1.680 unit akan disalurkan melalui pemerintah desa.
“Saya minta program ini dikawal bersama agar benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang layak menerima justru terlewat,” katanya.
KDS juga mengingatkan pentingnya mendukung Program MBG yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, pemenuhan gizi anak sejak dini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Program MBG harus kita sukseskan bersama. Anak-anak yang sehat hari ini adalah calon pemimpin bangsa di masa depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, KDS juga menegaskan hubungan antara BPD dan kepala desa harus dibangun dalam semangat kemitraan, bukan saling berhadapan.
“BPD bukan lawan kepala desa. Bangun hubungan yang harmonis. Kepala desa memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan BPD mengawal aspirasi masyarakat, membahas peraturan desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa,” katanya.
Ia mengingatkan, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Karena itu seluruh program pembangunan daerah maupun nasional harus dikawal bersama hingga tingkat desa.
KDS juga meminta seluruh anggota BPD segera meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan desa, termasuk digitalisasi administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci. Saya minta seluruh anggota BPD terus belajar dan memahami perkembangan teknologi agar mampu menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Selain itu, KDS mengajak BPD ikut menyukseskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan koperasi tersebut akan menjadi pintu masuk berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Dalam sambutannya, KDS juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung saat ini terus menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mencapai 75,58 poin. Capaian tersebut, menurutnya, harus dijaga melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta daya beli masyarakat.
“Kalau desa maju, masyarakat sejahtera, maka Kabupaten Bandung juga akan semakin maju. Karena itu saya berharap BPD menjadi mitra strategis pemerintah desa sekaligus pengawal pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” kata KDS.
Menurutny, pelantikan kali ini menjadi sejarah baru di Kabupaten Bandung. Untuk pertama kalinya anggota BPD dilantik langsung oleh Bupati Bandung. Sebanyak 911 anggota BPD yang dilantik merupakan bagian dari 270 desa yang akan menyelesaikan proses pengisian keanggotaan secara bertahap hingga September mendatang.***
