SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung menjadi langkah strategis memperluas akses pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Menurutnya, pendidikan menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan KDS saat mendampingi Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman pada pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung Tahun Pelajaran 2026/2027 di Soreang, Rabu (5/8/2026).
KDS mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung menyambut baik program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan Kabupaten Bandung.
“Pendidikan merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu kami siap mendukung keberadaan Sekolah Rakyat agar benar-benar memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” kata KDS.
Ia menilai pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan membangun infrastruktur, tetapi juga kemampuan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Pemkab Bandung terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menghadirkan berbagai program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman menegaskan tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan setiap anak memiliki peluang yang sama meraih masa depan yang lebih baik.
“Kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk bersekolah dan meraih cita-citanya. Sekolah Rakyat hadir untuk membuka kesempatan itu,” ujar Dudung.
Ia mengapresiasi sinergi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian pembangunan sekolah tersebut dalam waktu relatif singkat.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Kuswara menjelaskan hingga 4 Agustus 2026 sebanyak 96 lokasi Sekolah Rakyat di Indonesia telah berkontrak, 94 lokasi siap melaksanakan MPLS, dan lebih dari 62 sekolah telah beroperasi dengan melayani sekitar 21.600 siswa.
Khusus SRT 4 Kabupaten Bandung, sekolah tersebut dibangun di atas lahan seluas 6,5 hektare dengan luas bangunan sekitar 26.700 meter persegi. Fasilitasnya meliputi ruang belajar, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur, gedung serbaguna, masjid, rumah ibadah, guest house, hingga sarana olahraga.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan pemerintah menargetkan jumlah Sekolah Rakyat permanen yang beroperasi terus bertambah hingga mencapai 93 sekolah pada tahun ini. Ia berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bandung, terus diperkuat terutama dalam penyediaan tenaga pendidik dan pengembangan kapasitas sekolah di masa mendatang.***
