SOREANG – Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Bandung Atih Witartih mengatakan pencemaran yang terjadi di Sungai Citarum wilayah Kabupaten Bandung lebih didominasi sampah domestik selain limbah industri.
“Ada sampai 70 persen pencemaran di Citarum justru dari sampah domestik. Limbah industri malah tidak sebesar itu kontribusinya,” ungkap Atih kepada wartawan usai acara Gebyar Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Bale Rame Sabilulungan, Soreang, Kab Bandung, Rabu (7/9/16). .
Atih menuturkan, penyebab kondisi tersebut karena masih banyak warga yang dirumahnya tidak terdapat septictank. Akibatnya, kotoran tersebut langsung dibuang ke Sungai Citarum. Selain limbah domestik, pencemaran juga berasal dari kotoran hewan ternak yang dipelihara di sekitaran hulu Sungai Citarum.
“Kan di hulu Citarum itu memang banyak yang punya hewan ternak. Warga suka pelihara hewan ternak di rumahnya, kotorannya dibuang ke sungai,” ungkapnya.
Atih mengaku langkah BPLHD Kab Bandung mengatasi pencemaran Sungai Citarum memang sering terhambat beberapa kendala. Misalnya terkait kewenangan di mana terdapat beberapa instansi yang tersangkut dalam persoalan di Citarum, seperti dinas yang membidangi peternakan, dinas yang membidangi kebersihan, dan dinas perindustrian. Sehingga, dibutuhkan koordinasi yang matang dalam pembenahan Sungai Citarum. “Tapi kita akan terus koordinasi dengan dinas-dinas terkait,” kata dia.
Selain itu, batas kewenangan BPLHD Kabupaten Bandung pun terbatas sebab hanya memegang kewenangan anak-anak sungai Citarum. Karena itu, terang Atih, kegiatan yang jadi prioritas selama ini yaitu menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai cara melestarikan alam dan mendorong agar masyarakat di hulu membuat septictank di rumahnya atau di permukimannya.
“Kita tetap ekstra dalam sosialisasi tentang lingkungan kepada masyarakat. Saya harap masyarakat bisa ikut menjaga Sungai Citarum, masyarakat juga harus terlibat,” ucapnya.
Lebih dari itu upaya pihaknya dalam memantau Sungai Citarum dan anak-anak sungainya selama ini memang terbatas karena personil BPLHD sendiri sedikit. Tak hanya itu, anggaran di BPLHD juga tergolong terbatas sehingga pihaknya sulit memaksimalkan kinerja pemantauan terhadap pencemaran di sungai.
