Bale Bandung

Guru Besar Hukum Konstitusi: MA Perlu Tata Ulang Perlawanan atas Putusan Perdata Inkrah

×

Guru Besar Hukum Konstitusi: MA Perlu Tata Ulang Perlawanan atas Putusan Perdata Inkrah

Sebarkan artikel ini

BOGOR, balebandung.com – Mahkamah Agung (MA) perlu menata ulang mekanisme upaya hukum perlawanan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selama ini, perlawanan dinilai kerap menjadi alat untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sehingga berpotensi merugikan pihak yang telah memenangkan perkara.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH. Menurutnya, praktik perlawanan terhadap putusan perdata telah menimbulkan persoalan kepastian hukum dan rasa keadilan karena dapat diajukan berulang kali.

Dalam hukum acara perdata, upaya perlawanan pada dasarnya diberikan kepada pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, meskipun pihak tersebut tidak terlibat dalam perkara sebelumnya.

Dasar hukum perlawanan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 378-384 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan Pasal 195 ayat (6) Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Andi menjelaskan, putusan perkara perdata pada prinsipnya mengikat pihak-pihak yang berperkara, yakni penggugat dan tergugat. Karena itu, mekanisme perlawanan oleh pihak ketiga harus ditempatkan sesuai tujuan dan batasan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, perlawanan justru dinilai dapat menghambat pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, terdapat perkara yang mengalami penundaan eksekusi setelah perlawanan diajukan berulang kali.

Ia mencontohkan adanya perkara di salah satu pengadilan negeri di Pulau Jawa yang telah mengalami hingga lima kali penerbitan perintah eksekusi oleh ketua pengadilan negeri. Setiap kali proses eksekusi hendak dilaksanakan, muncul kembali upaya perlawanan.

Menurut Andi, praktik serupa juga terjadi di lingkungan pemerintahan. Pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, disebut turut menggunakan mekanisme perlawanan terhadap putusan perdata.

Ia juga menyoroti perkara di salah satu pengadilan negeri di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam perkara tersebut, permohonan perlawanan pertama telah ditolak pengadilan. Namun, pemohon yang sama kembali mengajukan perlawanan di pengadilan negeri yang sama.

Persoalan muncul ketika permohonan perlawanan kedua justru dikabulkan oleh ketua pengadilan negeri yang sama, sehingga berdampak pada pelaksanaan eksekusi putusan perdata.

Bagi Andi, praktik tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme perlawanan agar tidak dimanfaatkan untuk mengulur waktu dan menghambat pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkrah.

Ia menilai, Mahkamah Agung perlu menata kembali aturan dan penerapan upaya hukum perlawanan, termasuk memastikan adanya batasan yang jelas agar mekanisme tersebut tidak disalahgunakan.

Penataan itu diperlukan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Tanpa pembenahan, perlawanan yang diajukan berulang kali berpotensi memperpanjang sengketa dan mencederai rasa keadilan bagi pihak yang telah memperoleh kemenangan melalui proses peradilan.***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerhati kebijakan ekonomi dan publik, H Tubagus Raditya angkat bicara terkait polemik kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang baru saja menjatuhkan vonis penjara terhadap dua terdakwa. Sebagaimana diketahui, pada 12 November 2026 lalu, Pengadilan Tipikor PN Bandung menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa terkait kasus PT BDS yakni mantan Dirut PT BDS […]

Bale Bandung

Akhirnya proses peradilan tingkat pertama terhadap kasus hukum yang menimpa perusahaan BUMD Kabupaten Bandung PT Bandung Daya Sentosa di Pengadilan Negeri klas I Bandung tuntas melalui vonis hakim dengan menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara belasan tahun kepada terdakwa. Baik Jaksa penuntut umum maupun terdakwa terhadap vonis ini menyatakan pikir-pikir dulu. Artinya memberi waktu 7 […]

Bale Bandung

Oleh: Muhammad Khotib (Peneliti Senior LSI Denny JA) Palu hakim seharusnya membuat perdebatan publik semakin terang. Siapa yang diadili, perbuatan apa yang dibuktikan, dan kepada siapa hukuman dijatuhkan. Dalam perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS), kemarahan masyarakat patut didengar. Tetapi kemarahan tidak boleh menggantikan pembuktian. Kita menghendaki korupsi dihukum sekeras-kerasnya sekaligus menolak orang lain dihukum […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang biasa disapa KDS, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di tingkat desa harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Gedung Budaya Soreang, […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Membangun keamanan dan ketertiban masyarakat tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Kedekatan dengan masyarakat, keteladanan, serta kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam menghadirkan sosok polisi yang humanis dan dipercaya masyarakat. Semangat itulah yang dihadirkan Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto melalui kegiatan Tabligh Akbar, doa bersama, dan santunan anak yatim bersama penceramah nasional […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran ulama, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat juga menjadi kekuatan penting dalam membangun lingkungan yang aman, damai, dan terbebas dari berbagai penyakit sosial. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Tabligh Akbar, doa bersama, dan santunan anak yatim yang digelar Polresta Bandung […]