Bale Bandung

Polemik Kasus BDS, Didit : Penghakiman Netizen Terlalu Berlebihan dan Berpotensi Fitnah

×

Polemik Kasus BDS, Didit : Penghakiman Netizen Terlalu Berlebihan dan Berpotensi Fitnah

Sebarkan artikel ini

SOREANG, balebandung.com – Pemerhati kebijakan ekonomi dan publik, H Tubagus Raditya angkat bicara terkait polemik kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang baru saja menjatuhkan vonis penjara terhadap dua terdakwa.

Sebagaimana diketahui, pada 12 November 2026 lalu, Pengadilan Tipikor PN Bandung menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa terkait kasus PT BDS yakni mantan Dirut PT BDS Yanuar Budinorman selama 16 tahun penjara dan Dirut PT CFR, Castam dengan vonis 18 tahun penjara.

Namun meski vonis pengadilan telah memvonis bersalah kedua mantan dirut terkait kasus BDS, Tubagus Raditya menilai penghakiman netizen kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna selama ini sudah terlalu berlebihan dan berpotensi menjadi fitnah.

Putusan itu masih merupakan putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap. Para pihak masih diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding atau menerima vonis majelis hakim.

Namun dalam perkara yang baru diputus tersebut, ia menegaskan terdapat fakta yang perlu ditempatkan secara proporsional. Dalam persidangan tersebut, Dadang Supriatna hadir sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa.

“Tapi di media sosial banyak pihak seolah?olah sudah menjatuhkan vonis sendiri sebelum proses hukum selesai. Menghakimi hanya karena nama seseorang muncul dalam berita bahkan cenderung diframming. Padahal ia hadir sebagai saksi,” ujar Tubagus Raditya kepada wartawan, Selasa (17?11?2026).

Ia mengakui masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah. Namun pengawasan itu harus didasari fakta dan bukti yang jelas.

“Fakta ini tidak boleh dipelintir menjadi kesimpulan bahwa seseorang dalam hal ini Bupati Bandung terus-menerus diperlakukan sebagai terpidana hanya karena namanya lebih mudah dijadikan judul berita,” jelasnya.

Dalam ajaran Islam, lanjut dia, kita mengenal prinsip tabayyun, yakni kewajiban memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil sikap.

Menurutnya, saat ini banyak netizen yang dengan mudah menyebarkan tuduhan tanpa memverifikasi informasi terlebih dahulu. Hal itu dapat merusak martabat seseorang, padahal belum ada keputusan hukum yang tetap.

“Pemerintahan harus tetap berjalan. Hukum harus tetap ditegakkan. Dan martabat seseorang tidak boleh dikorbankan hanya untuk memuaskan selera politik,” tegas mantan Wakil Ketua KADIN Jawa Barat ini.

Pria yang akrab disapa Didit ini menambahkan, kesalahan pengelolaan perusahaan tidak bisa digeneralisasikan menjadi kesalahan semua pihak yang terkait secara jabatan. Setiap orang harus dinilai berdasarkan peran masing?masing.

Ia berharap kasus ini menjadi momentum agar publik lebih berhati?hati dalam menyebarkan pendapat dan opini di media sosial. Prasangka buruk tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh seseorang bersalah.

“Kita tidak perlu terus?menerus terjebak pada polemik tuduhan. Yang paling dibutuhkan warga adalah perbaikan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan yang lebih baik,” ungkap Didit. ***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

BOGOR, balebandung.com – Mahkamah Agung (MA) perlu menata ulang mekanisme upaya hukum perlawanan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selama ini, perlawanan dinilai kerap menjadi alat untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sehingga berpotensi merugikan pihak yang telah memenangkan perkara. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana […]

Bale Bandung

Akhirnya proses peradilan tingkat pertama terhadap kasus hukum yang menimpa perusahaan BUMD Kabupaten Bandung PT Bandung Daya Sentosa di Pengadilan Negeri klas I Bandung tuntas melalui vonis hakim dengan menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara belasan tahun kepada terdakwa. Baik Jaksa penuntut umum maupun terdakwa terhadap vonis ini menyatakan pikir-pikir dulu. Artinya memberi waktu 7 […]

Bale Bandung

Oleh: Muhammad Khotib (Peneliti Senior LSI Denny JA) Palu hakim seharusnya membuat perdebatan publik semakin terang. Siapa yang diadili, perbuatan apa yang dibuktikan, dan kepada siapa hukuman dijatuhkan. Dalam perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS), kemarahan masyarakat patut didengar. Tetapi kemarahan tidak boleh menggantikan pembuktian. Kita menghendaki korupsi dihukum sekeras-kerasnya sekaligus menolak orang lain dihukum […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang biasa disapa KDS, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di tingkat desa harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Gedung Budaya Soreang, […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Membangun keamanan dan ketertiban masyarakat tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Kedekatan dengan masyarakat, keteladanan, serta kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam menghadirkan sosok polisi yang humanis dan dipercaya masyarakat. Semangat itulah yang dihadirkan Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto melalui kegiatan Tabligh Akbar, doa bersama, dan santunan anak yatim bersama penceramah nasional […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran ulama, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat juga menjadi kekuatan penting dalam membangun lingkungan yang aman, damai, dan terbebas dari berbagai penyakit sosial. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Tabligh Akbar, doa bersama, dan santunan anak yatim yang digelar Polresta Bandung […]