SOREANG – Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, M.Ip menginstruksikan camat untuk terus men-support dan memfasilitasi kegiatan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayahnya masing-masing. Karena sebagai leader di lapangan, kata bupati, seorang camat membutuhkan partner dalam menghadapi berbagai persoalan sosial diantaranya PKK.
“Jadi sudah sewajarnya, jika kita sebagai pemerintah daerah memberikan atensi yang tinggi pada kegiatan PKK ini. Sehingga gerakan mereka akan lebih massif dan inovatif,” tandas Bupati Dadang Naser saat melantik Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kab Bandung Periode 2016-2021 dan Sertijab TP PKK Tingkat Kecamatan di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Kamis (26/1/17).
Bupati mengatakan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang hampir mencapai 3,6 juta jiwa, tidak bisa dihindari permasalahan sosial yang dihadapi cukup beragam dan kompleks. Hal ini tentunya membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk sama-sama ikut mengambil peran dalam menuntaskan semua permasalahan, termasuk PKK.
Dadang menilai peran dan keberadaan PKK, bagi birokrasi pemerintahan terutama khusus bagi dirinya, bisa menjadi kontrol sosial. Soalnya ada persoalan-persoalan sosial yang menurutnya memerlukan tokoh perempuan.
Ia menyebutkan perempuan, hatinya sembilan kali lipat dari laki-laki. Sementara laki-laki otak dan kecerdasannya sembilan kali lipat dari perempuan. Namun jika dipadukan di lapangan, kata Dadang, keduanya akan saling melengkapi.
“Dalam bekerja dan bertindak, selain menggunakan kecerdasan pikiran, perempuan lebih banyak menggunakan rasa dan kepekaan. Hal itu merupakan fitrah dan kelebihan yang diberikan Allah kepada perempuan,” terangnya.
Ketua TP PKK Kab Bandung, Hj. Kurnia Agustina Naser meminta PKK Kecamatan dapat melaksanakan fungsi sebagai pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas gerakan PKK. Kurnia mengatakan tidak ada pendidikan khusus PKK. Karenananya jika anggota PKK tingkat kecamatan belum begitu paham dan mengetahui tentang suatu kegiatan, agar tak segan untuk bertanya kepada para pengurus PKK di tingkat kabupaten.
“PKK tidak ada sekolahnya. Jika belum faham dan mengerti apa yang mesti dikerjakan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada pengurus kabupaten. Tidak ada yang susah dan berat jika kita terus berkoordinasi dan berkonsultasi,” saran Kurnia.
Sementara dalam menyikapi persoalan sosial, Nia yang juga istri Bupati Bandung ini menjelaskan, hal terkecil yang perlu dilakukan oleh perempuan adalah memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan internal rumah tangganya.
Jika kondisi keluarga harmonis dan nyaman, kata Nia, itu merupakan pondasi awal dalam membangun karakter. “Sehingga anggota keluarganya dapat terhindarkan dari segala macam permasalahan sosial melalui pola asuh anak yang benar,” pungkasnya.
