Bale Bandung

KNPI Kab Bandung Siapkan Konsultasi Hukum Gratis

×

KNPI Kab Bandung Siapkan Konsultasi Hukum Gratis

Sebarkan artikel ini

SOREANG, Balebandung.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung kini memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pemuda KNPI”, bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis.

Pembentukan LBH Pemuda KNPI Kab Bandung bertujuan untuk membela, mendampingi serta wadah konsultasi secara gratis bagi masyarakat khususnya yang awan terhadap hukum dan punya permasalahan hukum yang dihadapinya.

Sekretaris KNPI Kab Bandung Hasbi Nazzarudin menerangkan bantuan hukum ini merupakan program kerja KNPI Kab Bandung dan kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat pendampingan hukum.

“Bantuan hukum ini merupakan salah satu program unggulan KNPI Kabupaten Bandung. Kita akan menjembatani atau memediasi dan melayani masyarakat yang mungkin masih awam terhadap hukum, sehingga keberadaan organisasi kepemudaan khususnya KNPI ini akan lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” jelas Hasbi kepada Balebandung.com, Kamis (2/3/17).

Hasbi menyebut dalam LBH gratis ini ada advokat atau pengacara dan praktisi hukum dan paralegal yang siap aktif membantu. “Jadi, kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, silahkan datang untuk berkonsultasi ke Sekretariat KNPI Kabupaten Bandung di Jalan Adipati Agung Nomor 1, Kecamatan Baleendah. Kita siap memberikan pendampingan hukum secara gratis baik melalui jalur ligitasi maupun non ligitasinya atau mediasi hukum,” kata Hasbi.

Selain untuk mendapatkan pendampingan hukum, masyarakat juga bisa mendapatkan pendidikan dan penyuluhan hukum dan sosialisasi di bidang hukum.

Wakil Ketua KNPI Kab Bandung Riki Ganesha menambahkan program konsultasi hukum gratis ini guna mendukung Pemkab Bandung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

“Kabupaten Bandung menjadi tahun lalu menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham). Dalam program bantuan hukum gratis bagi masyarakat ini kami ingin mensinergikan program pemuda dengan Pemkab Bandung di bidang hukum agar kesadaran masyarakat terhadap hukum terus meningkat,” terang Riki.

Desa/kelurahan Sadar Hukum yakni desa/kelurahan yang memiliki kriteria, diantaranya masyarakatnya telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di atas 90%, memiliki angka kriminalitas rendah, masyarakatnya bebas narkoba, angka putus sekolah rendah, cinta lingkungan, serta masyarakat yang memiliki orientasi hidup bersih dan sehat.***

Example 300250

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

CIWIDEY, balebandung.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M. Akhiri Hailuki bersama Rumah Aspirasi DPR RI Dede Yusuf, Imah Rancage, dan Sinergi Generasi Muda (SIGMA) menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana puting beliung di wilayah Ciwidey dan Pasirjambu, Rabu (18/11/2026). Bantuan yang disalurkan berupa 200 paket sembako dan terpal plastik untuk menutup atap rumah warga […]

Bale Bandung

BANDUNG – Kontingen Kabupaten Bandung kembali mendulang medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026, Rabu (18/11/2026). Pada pertandingan hari ini, atlet Kabupaten Bandung juga meraih medali emas dari sejumlah cabang olahraga, sekaligus menambah perolehan medali kontingen menjadi 219 medali. Ketua KONI Kabupaten Bandung Yana Suryana menyampaikan, hingga Rabu (18/11/2026) sore, kontingen […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerhati kebijakan ekonomi dan publik, H Tubagus Raditya angkat bicara terkait polemik kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang baru saja menjatuhkan vonis penjara terhadap dua terdakwa. Sebagaimana diketahui, pada 12 November 2026 lalu, Pengadilan Tipikor PN Bandung menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa terkait kasus PT BDS yakni mantan Dirut PT BDS […]

Bale Bandung

BOGOR, balebandung.com – Mahkamah Agung (MA) perlu menata ulang mekanisme upaya hukum perlawanan terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selama ini, perlawanan dinilai kerap menjadi alat untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sehingga berpotensi merugikan pihak yang telah memenangkan perkara. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana […]

Bale Bandung

Akhirnya proses peradilan tingkat pertama terhadap kasus hukum yang menimpa perusahaan BUMD Kabupaten Bandung PT Bandung Daya Sentosa di Pengadilan Negeri klas I Bandung tuntas melalui vonis hakim dengan menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara belasan tahun kepada terdakwa. Baik Jaksa penuntut umum maupun terdakwa terhadap vonis ini menyatakan pikir-pikir dulu. Artinya memberi waktu 7 […]

Bale Bandung

Oleh: Muhammad Khotib (Peneliti Senior LSI Denny JA) Palu hakim seharusnya membuat perdebatan publik semakin terang. Siapa yang diadili, perbuatan apa yang dibuktikan, dan kepada siapa hukuman dijatuhkan. Dalam perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS), kemarahan masyarakat patut didengar. Tetapi kemarahan tidak boleh menggantikan pembuktian. Kita menghendaki korupsi dihukum sekeras-kerasnya sekaligus menolak orang lain dihukum […]