Bale Kab Bandung

Pemkab Siapkan Pelayanan PBB Mobile

Pelayanan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab Bandung, Jumat (3/2). by iwa/bbcom
Pelayanan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab Bandung, Jumat (3/2). by iwa/bbcom

SOREANG – Tahun 2017 pelayanan untuk Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) akan lebih mudah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP mengatakan Pemkab Bandung melaui Badan Keuangan Daerah (BKD) akan menyediakan kendaraan operasional pelayanan PBB P2.

“Ini ditujukan bagi masyarakat yang berdomisili di pedesaan, yang akses pengurusan pajaknya jauh. Tentu saja kedepannya akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pajak,” kata sekda saat penerimaan studi banding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten di Balewinaya, Kamis (2/2/17).

Ke depanya, lanjut Sofian, masyarakat bisa memanfaatkan mobil layanan pajak yang nantinya akan mendatangi kawasan perdesaan, sehingga penerimaan pajak dan pengelolaan piutang PBB P2 bisa lebih mudah.

“Pelaksanaan pengelolaan piutang PBB P2 dan validasinya dilakukan dengan sensus piutang PBB P2 tahun 2015. Selain itu Pemkab juga melakukan pemutakhiran data base PBB P2, yang saat ini baru diselesaikan di 12 kecamatan, yang hasilnya cukup signifikan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ungkapnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung Dra.Hj Siti Nuraini Alimah.,M.Si, menuturkan, pengadaan kendaraan operasional pelayanan paja, akan berdampak pada perkembangan penerimaan PBB P2 tahun 2017. Demi meningkatkan pelayanan pajak, menurutnya BKD sebelumnya telah melakukan beberapa upaya, yakni penyediaan dan pengoptimalan sarana prasarana pelayanan, penyiapan sumber daya manusia (SDM) seperti bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan dan aplikasi PBB P2, serta diklat operator console.

“Selain itu diikuti juga diklat penilai PBB P2 dan juru sita, pemagangan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Soreang dan Majalaya, sosialisasi PBB P2 kepada camat, kepala desa/lurah dan masyarakat Wajib Pajak (WP), serta penyiapan Momerandum of Understanding (MoU) dengan perbankan/lembaga keuangan,” kata Siti Nuraini.

Pada tahun 2016, BKD telah mentargetkan penerimaan PBB P2 sebesar Rp.82.829.109.236,- dengan jumlah realisasi penerimaan Rp. 93.198.039.206,-, dan melebihi target dengan pencapaian 112,52%.

“Namun demikian dalam pengelolaan PBB P2 ini kami mendapat kendala, yakni soal data PBB P2 yang dilimpahkan dari KPP Pratama Soreang dan Majalaya kurang akurat, serta jumlah piutang PBB P2 yang dilimpahkan sangat besar,” ungkap Eni, sapaan Siti Nuraini.

Kondisi tersebut menurutnya mengharuskan Pemkab Bandung melakukan pemutakhiran data dengan aplikasi Sismiop PBB P2 dan verifikasi/ validasi data piutang PBB P2.

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close