BANDUNG – Kodam III Siliwangi menggandeng BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Jawa Barat dalam hal verifikasi keuangan, agar lebih tertib administrasi dalam pengelolaanya.
Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Herindra mengatakan langkah ini untuk ketertiban dalam mengelola anggaran menuju good governance dan clean goverment.
“Dalam kerjasama BPKP dengan Kodam ini merupakan langkah awal dalam pengelolaan adminsitrasi yang baik di era saat ini,” ujar Pangdam Mayjen TNI Herindra usai penandatangan nota kesepahaman dengan BPKP Jabar di Aula Makodam III Siliwangi, Rabu (26/4/17).
Dalam kerjasama ini, ada beberapa fokus BPKP yang akan jadi penelahaannya perihal keuangan yang ada di Kodam Siliwangi. “Saya akui memang kami Kodam Siliwangi, sangat berhati-hati menggunakan anggaran keuangan, terlebih yang berasal dari APBD atau APBN. Kami akan verifikasi dengan hati-hati bersama BPKP Jabar,” ungkapnya.
Pangdam menambahkan melalui kerjasama ini pihaknya berharap dalam dana hibah yang diterima Kodam dari Pemprov Jabar, seperti Citarum Bestari dan Rutilahu,pengelolaan laporan keuangannya tidak amburadul.
“Tertib administrasi itu harus, bahkan saya berharap verifikasinya mendetail. Karena jujur saja, untuk dana hibah Citarum Bestari itu besar sekali hingga Rp 60 miliar, sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Langkah Kodam ini guna mencegah adanya celah korupsi dalam pengelolaan dana hibah. “Kita ingin yang terbaik, langkah ini untuk kebaikan semuanya baik Kodam Siliwangi dan Pemprov Jabar,” ungkap Herindra.
Kepala BPKP Jabar Deni Suardini mengatakan saat ini BPKP Jabar sudah melakukan verifikasi perihal dana Citarum Bestari dan rutilahu yang diterima Kodam Siliwangi.
“Beberapa kuitansi keuangan dan pembukuan dari keuangan Citarum Bestari dan Rutilahu yang dilaksanakan Kodam sudah kita teliti. Saat ini kami masih mengumpulkan data tambahan, dan nanti akan kita laporkan ke Pangdam, bila ada temuan mencurigakan,” ungkap Deni.
BPKP Jabar juga sangat mendukung langkah Kodam Siliwangi, yang baru dilaksanakan MoU dengan BPKP. “Selama ini BPKP MoU dengan beberapa instansi pembangunan. Sekarang dengan Kodam yang militer baru terlaksana. Dan ini jadi MoU BPKP yang pertama dengan jajaran instansi militer,” pungkasnya.
