BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap gubernur terpilih nanti di tahun 2018, mampu meneruskan program peningkatan pendidikan dengan baik khususnya yang kini tengah dijalani yaitu alih kelola SMU/SMK ke Pemerintah Provinsi.
Kebijakan alih kelola tersebut telah berlangsung sejak 1 Januari 2017 dan Pemprov Jabar telah menyatakan kesiapan untuk mengelolanya baik dari segi anggaran maupun infrastruktur. Untuk itu siapapun penerusnya nanti Aher meminta untuk memprioritaskan program tersebut.
“Siapapun pengganti saya nanti, saya titip lanjutkan dan lebih majukan dunia pendidikan di Jabar ke arah lebih baik lagi,” ucap Aher usai bersilaturahim dengan para guru dan kepala sekolah SMU, SMK, SLB negeri dan swasta se-wilayah BKPP IV Jabar, di Aula SMUN 8 Kota Bandung, Rabu (5/7/17).
Gubernur Aher sendiri yang telah memimpin Jabar selama dua periode dari tahun 2008 akan berakhir masa jabatannya pada bulan Juni 2018.
Dari sisi anggaran, untuk tahun 2018 APBD Jabar akan banyak diserap oleh agenda Pilkada untuk 17 daerah termasuk provinsi. Sedangkan untuk tahun 2019 tidak ada agenda apapun yang membutuhkan anggaran besar. Untuk itu Aher meminta agar memanfaatkan momentum tersebut untuk fokus pada pendidikan. Seperti membangun sekolah-sekolah baru, ruang kelas, laboratorium baru, hingga peningkatan sumber daya manusia. Sehingga selain banyaknya kesempatan masuk ke SMU/ SMK, di saat yang sama juga kualitasnya semakin baik.
“Siapapun yang menjadi gubernurnya nanti harus berfikir dengan keras manfaatkan anggaran tersebut, kan tidak ada momentum Pilkada atau PON, jadi bisa fokus ke infrastruktur sekolah dan SDM sehingga bisa semakin maju,” kata Aher.
Tidak hanya meningkatkan kualitas sekolah negeri, sekolah swasta pun harus mendapat perhatian khusus dan tidak ada diskriminasi. Aher mengatakan, pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa.
“Swasta juga anak bangsa, dua-duanya harus kita majukan. Kalau kita mengabaikan salah satunya sama dengan mengabaikan anak bangsa, ga boleh diskriminasi, pendidikan adalah hak segala bangsa. Siapapun warga Jawa Barat berhak mendapatkan pendidikan terbaik,” pesannya.
Karenanya, sekolah negeri maupun swasta telah dicanangkan oleh Pemprov Jabar sebagai penyelenggara pendidikan terbaik.”Oleh karena itu sekolah swasta dan negeri akan kita canangkan sebagai penyelenggara pendidikan terbaik di Jabar,” pungkas Aher.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi mengungkapkan, pasca alih kelola SMU/ SMK sampai saat semuanya berjalan lancar, termasuk hak bagi para guru yang setelah menjadi pegawai Pemprov Jabar berhak atas Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) setiap bulannya.
“Kami para guru dan pengawas di Jabar mengucapkan terima kasih untuk Pak Gubernur, semua perhatian Pak Gubernur baik untuk guru, kepala sekolah, Kasubag Tata Usaha dan pengawas sudah diterima dengan utuh hak-haknya termasuk TPP yang sebelum alih kelola tidak ada,” kata Hadadi.
Sementara itu, Bunda Literasi Jawa Barat, Netty Heryawan menegaskan anak-anak di Jabar semuanya harus sekolah. Jika tidak tertampung di sekolah negeri, maka tidak ada salahnya masuk ke sekolah swasta saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung.
Netty juga sangat mengapresiasi mulai banyaknya spanduk-spanduk yang menyerukan “Semua Bisa Sekolah”, termasuk di medsos Dinas Pendidikan. Diharapkannya tagline ini diiringi dengan sebuah perbaikan dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak Berbasis Bebas Kekerasan.
“Suksesnya Sekolah Ramah Anak Berbasis Bebas Kekerasan ini harus ditunjang oleh tiga komponen. Pertama, aspek hardware berkaitan dengan lingkungan sekolahnya. Kemudian metode dan kurikulum, terakhir aspek brainware yang berkaitan dengan sumber daya manusianya,” pungkas Netty.
