BANDUNG – Belum cairnya dana bantuan Gubernur Jawa Barat untuk pembinaan, membuat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jabar melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Jabar, Rabu (30/8/17).
Dalam aksi yang dipimpin Ketua KNPI Jabar Saca Suhendi ini menolak intervensi DPRD Jabar mencampuri urusan kepemudaan di Jabar. Sebab selama ini diorganisasi KNPI Jabar tidak mengenal dualisme kepemimpinan KNPI.
Mereka mendukung Gubernur Jabar untuk segera menyampaikan hak-haknya dalam menyalurkan dana kepemudaan sehingga roda organisasi KNPI yang menaungi 106 OKP di Jawa Barat bisa berjalan sesuai dengan program yang sudah rencanakan.
“Ada semacam penahanan yang katanya ada intervensi dari dewan yang menganggap KNPI ada dualisme kepemimpinan, itu tidak benar,” tandas Saca ditemui di halaman DPRD Jabar.
Meski ada dua kubu KNPI yang berseberangan, terang Saca, selama ini pihaknya tidak pernah menganggap keberadaan KNPI hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di bawah kepemimpinan Siti Aisyah sebagai pesaing. Terlebih, KNPI hasil Munaslub beda Surat Keputusan (SK) Kemenkumham.
Dengan begitu, keberadaan KNPI Jabar seharusnya tidak terpengaruh dengan perbedaan pandangan KNPI di tingkat pusat. Namun, seiriring waktu berjalan secara tiba-tiba di bawah pimpinan Siti Aisyah yang juga Ketua Komisi IV DPRD Jabar menyatakan bahwa dirinya Ketua KNPI Jabar di bawah kepemimpinan hasil Munaslub.
“Jelas ini mengakibatkan iklim organisasi tidak kondusif, terlebih dengan kekuasaannya Aisyah mengintervensi Pemprov Jabar mengeluarkan surat rekomendasi dewan untuk menunda pencairan bantuan keuangan untuk KNPI,” ucap Saca.
Padahal pihaknya telah mengajukan anggaran bantuan tersebut sesuai prosedur dan aturan serta transparan. Bahkan laporan penggunaan keuangan 2016 telah diserahkan dan diaudit oleh akuntan publik.
Atas dasar itu, pihaknya merasa sangat dirugikan dengan tertahannya anggaran ini. Sebab, seluruh program kepemudaan yang sudah direncanakan jadi tidak jalan. Bahkan usaha diplomasi selama enam bulan sudah ditempuh agar dana itu cair.
Pihaknya pun sampai bersedia menerima dana kepemudaan tersebut dua tahap sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Kadisorda. Namun, keputusan ini tidak bisa dijadikan pegangan oleh Pemprov Jabar karena ada intervensi dari Dewan.
Untuk itu, pihaknya menuntut kepada DPRD Jabar agar mencabut rekomendasi tersebut. Bahkan menurut Sacar tindakan ini telah melanggar etika dewan. Sebab secara Yuridis anggaran pembinaan untuk pemuda sudah ditetapkan dan disahkan dalam paripurna dan sehingga ada alasan lagi untuk menundanya.
Atas tindakan tersebut, pihaknya mengaku telah melaporkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Jabar agar anggota DPRD Jabar yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV segera diberikan peringatan dan sanksi karena sudah menyalahi aturan tata tertib anggota dewan.
