BALEKOTA – Berkurangnya intensitas hujan di musim kemarau ini menyebabkan menurunnya ketersediaan air. Sementara itu, kebutuhan 2,4 juta warga Kota Bandung akan air tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung perlu turun tangan untuk mengatasi hal itu.
Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyebut persoalan air ini sifatnya multidimensi dan lintas sektor. Penanganannya tidak bisa dilakukan oleh Kota Bandung sendiri, tapi juga harus melibatkan kota dan kabupaten sekitar yang sama-sama berada di wilayah cekungan Bandung.
Oleh karena itu, Oded berterima kasih dan menyambut baik saat Tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI datang ke Bale Kota Bandung, Selasa (12/9/17).
Kedatangan tim KPK itu bertujuan menghimpun informasi terkait kondisi terkini sumber daya air Kota Bandung, mulai dari kondisi riil di lapangan hingga tata kelola dan penegakan regulasi oleh pemkot. Data tersebut akan dihimpun KPK untuk dibahas bersama dalam pertemuan yang akan digelar Oktober mendatang.
“Kami mendukung dan akan membantu sebisa mungkin kebutuhan yang diperlukan KPK untuk menyukseskan program ini, termasuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan,” tutur Oded dirilis Humas Pemkot Bandung.
Tim KPK yang dipimpin Ketua Tim Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Dian Patria berusaha mengetengahkan persoalan penyelamatan sumber daya alam ini agar bersama-sama ditangani oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.
Kedatangannya ke Kota Bandung mengawali perjalanannya mengkonsolidasikan 11 kota/kabupaten di Jawa Barat untuk membahas bersama kebijakan perlindungan SDA. Di wilayah cekungan Bandung, tim KPK akan mendatangi pula Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kota Cimahi.
Dian Patria menerangkan, perlindungan SDA bukan sekadar masalah musim dan kerusakan lingkungan. Lebih jauh kata Dian ada tata kelola regulasi yang perlu dibenahi, baik untuk jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. “Selama ini banyak masalah di depan mata, tapi seolah pemerintah tidak berdaya,” katanya.
“Kami menawarkan untuk bersama-sama mengumpulkan bahan (informasi) sehingga secara konkret KPK bisa ke daerah melakukan perbaikan tata kelola,” imbuh Dian.
KPK telah menyusun tiga skema klaster yang akan ditempuh oleh tim Gerakan Nasional Penyelamatan SDA. Jangka pendeknya adalah langkah taktis berupa penyusunan informasi integratif seluruh satuan kedinasan di berbagai level.
“Langkah awal kita perlu membangun sistem data dan informasi yang terintegrasi, salah satunya one map policy, untuk tahu kondisi rumah kita. Kita ingin mencari solusi, tapi sebelum itu kita harus memahami masalahnya,” urai Dian.
Klaster kedua adalah langkah strategis berupa penutupan titik-titik rawan korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara. Klaster ketiga adalah langkah sistematis dengan mengawal pelaksanaan kebijakan jangka panjang.
Konkretnya, KPK akan melakukan pendampingan dan supervisi penindakan pelanggaran industri dan properti, pembenahan sistem perizinan, dan pelayanan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Hal ini disambut baik pula oDirektur Air Minum PDAM Tirtawening Kota Bandung Rachmawati Rahman. Pihaknya sangat antusias saat tim KPK menyinggung soal ketersediaan air baku PDAM yang terus menipis.
“Kami sudah menantikan sejak lama hal ini. Kita sangat perlu pihak, dalam hal ini, keleluasaan KPK untuk mengetuk pintu pemerintah pusat dan provinsi untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini,” tutur Rachmawati.
Ia mengakui bahwa upaya-upaya PDAM Tirtawening untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga Kota Bandung selalu terkendala perijinan lintas sektor. Sementara itu, kondisi alam mengharuskannya untuk melakukan langkah-langkah strategis agar kebutuhan air tetap tersedia namun tidak mengganggu ekosistem yang ada.
“Pada tahun 2015 kita sudah mengalami puncak kekeringan. Tahun 2016 kita mengalami kemarau basah, alhamdulillah. Tapi tahun ini indikasi kekeringan itu mulai nampak. Tahun 2017 sejak bulan Juli sudah PDAM memberi peringatan akan kekurangan,” ungkapnya.
