BANDUNG – Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi capaian-capaian yang diraih Pemprov Jawa Barat di bidang pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan. Hal itu diungkapkannya saat rapat Kerja Pansus I terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018 di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (23/4/18).
Ineu menunjuk contoh Catur Sukses Penyelenggaraan PON XIX Jabar 2016 dan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka.
“Di penghujung masa jabatan Gubernur ini, masyarakat Jawa Barat memperoleh kado terindah, yaitu akan diresmikannya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. Yang insya Allah merupakan bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta,” tutur Ineu.
“Harapannya akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.
Apresiasi lain juga diberikan kepada Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Aher. Gubernur asal Kabupaten Sukabumi ini akan mendapat penghargaan tertinggi dari Presiden RI, Parasamya Purnakarya Nugraha. Penghargaan akan diberikan Presiden Jokowi pada 25 April 2018 di Jakarta.
“Apresiasi lain di penghujung kepemimpinan saudara (Gubernur), juga telah diraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Pemerintah Pusat atas kinerja yang dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” ucap Ineu. “Undangannya sudah kami terima, Pak Gubernur. DPRD diminta untuk menyaksikan. Insya Allah kami hadir,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait LKPJ TA 2017 ada beberapa hal yang menjadi penekanan Pansus I DPRD Jabar. Ketua Pansus I Gatot Cahyono juga sangat mengapresiasi capaian-capaian yang diraih Pemprov Jawa Barat. Seluruh indikator ekokomi berjalan baik dan capaian investasi cukup tinggi. “Namun, dalam implementasinya masih ada persoalan kemiskinan yang secara angka masih cukup besar,” tukas Gatot.
Selain itu, kata Gatot meskipun masukan investasi PMA dan PMDN cukup besar hingga mencapai Rp 400 triliun, Pansus I menilai ketimpangan tenaga kerja masih cukup besar di daerah atau hampir 8%. Hal lain yang menjadi pertanyaan Pansus I juga terkait penataan aset PON XIX Jabar 2016.
Menanggapi hal itu, Aher menjelaskan bahwa pada 2008 angka kemiskinan Jabar di angka 15% lebih. Namun, capaian angka kemiskinan 7,8% saat ini sangat diapresiasi Pemerintah Pusat. Jauh lebih rendah dibanding provinsi lain.
“Mudah-mudahan ke depan dengan e-KTP bisa lebih baik. Karena e-KTP menghadirkan data kependudukan by name by address. Tidak akan ada double data,” jelas Aher.
Terkait investasi, kata Aher Penaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk ke Jabar melalui proyek-proyek padat modal. “Besar modalnya, tenaga kerjanya kecil. Seperti pabrik ban punya Korea di Karawang, pabriknya 60 hektar tapi tenaga kerjanya hanya 3.000 orang,” jelasnya.
Hal lain yang menjadi penyebab ketimpangan tenaga kerja, yaitu penerapan teknologi oleh perusahaan-perusahaan. Semakin tinggi teknologi yang digunakan perusahaan akan semakin mengurangi jumlah tenaga kerja.
“Hadir juga modal-modal besar, sepertinya di sektor hulu. Sektor hulu, kecil penyerapan tenaga kerjanya. Jadi, yang harus kita pikirkan bersama ke depan bagaimana regulasi pada saat produksi besar tapi hanya memerlukan tenaga kerja sedikit. Kita harus sambil berpikir bagaimana membangun sebuah regulasi pembentukan SDM lewat pendidikan, model apa yang kita harus lakukan ke depan. Ini cukup berat,” papar Aher.
Sementara mengenai fasilitas PON, hingga saat ini venue-venue PON XIX Jabar didayagunakan dengan baik. “Fasilitas PON ini yang terpenting didayagunakan dengan baik, tidak nganggur, tidak mangkrak seperti provinsi penyelenggara PON yang lain,” pungkasnya.[]
