SUMEDANG – Pada Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-wilayah BKPP IV Priangan Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai 9%.
Angka dari BPS ini lebih kecil dari rata-rata nasional. Namun karena jumlah penduduknya banyak yaitu 46 juta jiwa, angka tersebut terbilang cukup besar. Untuk menekannya perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pengentasan kemiskinan dan penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota.
“Kita akan adakan evaluasi menyeluruh dan harus mengidentifikasi dulu angka tersebut apa persoalannya. Ini penanganannya akan berbeda,” kata Wagub usai membuka Rakor TKPK di Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi (BRLK) Dinas Kehutanan Jabar Jatinangor Sumedang, Selasa (10/5/16).
Beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan menurutnya, bisa karena faktor rendahnya pendidikan, akses pekerjaan yang sulit, kesehatan atau minimnya keterampilan. “Kita juga sudah rapat bersama seluruh wilayah BKPP se-Jabar untuk membahas ini dan kita sudah temukan solusinya,” tambahnya.
Selain itu efektifitas penggunaan anggaran menjadi perhatian penting, sebab saat ini anggaran untuk pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat maupun daerah terbilang cukup besar, namun belum berdampak optimal.
“Makanya kita coba evaluasi, kita datangi perwilayah BKPP agar lebih fokus upaya apa yang harus dilakukan untuk penanganan di daerah masing-masing, juga apa yang bisa kita lakukan dengan anggaran provinsi, sinergitas apa yang kita bisa jalin supaya betul-betul sasarannya tepat dan akuntabel bisa diukur keberhasilannya,” jelasnya.
Selain upaya dari pemerintah diperlukan juga perubahan mental dari masyarakatnya sendiri. Sebab, itulah modal sosial yang dapat menghilangkan kemiskinan kultural. Wagub mencontohkan di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi semua masyarakatnya merasa malu bila mengaku miskin walaupun masyarakat di desa tersebut mayoritas bermata pencaharian buruh tani. Namun dengan mental dan sistem kelembagaan yang kuat desa tersebut bisa mandiri dan masyarakatnya sejahtera walaupun tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah.
“Luar biasa masyarakat di Desa Naggerang itu dalam waktu tiga bulan saja sudah bisa beli ambulans, tiga tahun sudah bisa bangun puskesmas dengan biaya gratis dan PAUD yang bagus. Padahal penghasilannya hanya Rp 40 ribu perhari dan Rp1.000 mereka sisihkan untuk kepentingan bersama seperti membuat sarana umum. Jadi merubah kemiskinan itu mentalnya dulu, ditambah ada sistem kelembagaan dan seorang pemimpin yang dipercaya masyarakat, itulah modal sosial dan kita akan terapkan sistem ini di desa lain,” paparnya.
