SOREANG, Balebandung.com – Bupati Bandung Dadang M Naser meminta agar Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar melakukan kajian terkait usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Bandung Timur (KBT).
Dadang menyebut Pemkab Bandung saat ini bersikap netral tentang rencana dibentuknya DOB KBT dengan tujuan pemerataan daerah. Secara prinsip, tandas Dadang, Pemkab pun mendukung jika pemekaran sesuai perundang-undangan.
“Ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, ya. Kami sesuai prosedur saja. Kan, ada peraturan baru dari pusat. Kami ikuti. Kisi-kisinya juga, kan ada di situ,” kata Dadang kepada para wartawan di Gedung Paripurna DPRD Kab Bandung, Soreang, Senin (26/8/19).
Pihaknya juga sudah menyampaikan surat persetujuan ke Gubernur Jawa Barat terkait rencana pemekaran wilayah Kab Bandung. Kendati demikian, dia mengatakan selama ini untuk DOB KBT belum ada agenda pengkajian.
“Maka dari itu saya usulkan agenda kajian dari pusat dan provinsi. Untuk tahapannya sendiri dari pusat sekarang. Tapi kami ingin dibarengkan saja kajiannya baik dari pusat dan provinsi,” ucap Kang DN, sapaan Dadang Naser.
Ditanya apakah akan ada imbas bagi Pemkab Bandung jika DOB KBT terbentuk, Dadang mengatakan masih menunggu kajian. Namun menurutnya, imbas itu akan terasa kepada potensi keuangan di pusat.
Kang DN menerangkan, kiriman uang dari pusat untuk (menunjang berbagai program) pemerataan daerah itu, berdasarkan banyaknya jumlah daerah yang ada, bukan berdasarkan berapa banyaknya jumlah penduduk di wilayah.
“Penduduk di Jawa Barat jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi anggaran pusat justru lebih besar ke Jateng dan Jatim, karena banyaknya kabupaten/ kota,” terangnya.
Isu pemekaran KBT kembali mencuat setelah beredarnya surat dari Pemprov Jabar terkait 6 DOB baru yang dilayangkan kepada 5 kepala daerah.
Surat bernomor 118/2878/Pemksm tertanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Setda Jabar Daud Achmad itu, dilayangkan kepada Bupati Cianjur terkait pembentukan DOB Kabupaten Cianjur Selatan dan Kota Cipanas, kepada Bupati Bekasi terkait DOB Kabupaten Bekasi Utara, kepada Bupati Tasikmalaya terkait DOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Bupati karawarang terkait DOB Kota Cikampek dan Bupati Bandung terkait DOB Kabupaten Bandung Timur.
Sebagai balasan atas surat tersebut, Bupati Bandung Dadang M Naser juga melayangkan jawaban kepada Gubernur Jabar dalam Surat Nomor 136/1999/KSOTDA tertanggal 23 Agustus 2019. Dalam surat tersebut, Dadang menyatakan bahwa Pemkab Bandung pada prinsipnya mendukung usulan pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, sekaligus mengajukan permohonan agar dilakukan pengkajian terkait hal tersebut sesuai dengan tahapan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.***
