JAKARTA, Balebandung.com – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meyakini industri pertahanan Indonesia mampu dan sanggup mengawal serta menjaga keutuhan bangsa. Selain itu, kita juga bisa menggerakkan sektor industri karena aturan dan undang-undang saat ini sangat mendukung agar industri pertahanan bisa berkembang.
“Apakah kita bisa. Saya katakan bisa! Karena karya anak bangsa kita tidak kalah dengan yang lainnya. Sekarang pertanyaannya, serius atau tidak kita mau membangun bersama,” ungkap pensiunan jenderal TNI ini saat jadi narasumber Diskusi ABe Talks: “Future of Indonesia; Peluang dan Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan” di The Atjeh Connection Sarinah, Jakarta, Kamis (7/11/19).
Bekas Sekretaris Militer (Sekmil) di era Presiden Megawati itu menyebut, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia menjadi negara yang besar dan disegani oleh dunia, selain dengan mengembangkan teknologi di bidang militer.
“Industri pertahanan kita saat ini sudah cukup mumpuni. Jika pun harus impor, tentu saja harus mengikutsertakan partisipasi industri pertahanan yang ada di dalam negeri,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Mantan Komandan Sektor Pasukan Perdamaian PBB di Irak tahun 1992 itu juga mengatakan, Indonesia saat ini tidak perlu lagi membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 dikatakannya telah mengatur semuanya.
“Kita boleh membeli dari luar kalau di dalam negeri sudah tidak bisa lagi. Kalau membeli dari luar, dia harus bekerja sama dengan dalam negeri,” ungkapnya.
Pengadaan alutsista dijelaskannya harus dilakukan secara efektif dan efisien serta berdasarkan ancaman yang telah dilakukan pemetaan di semua sektor baik itu ancaman nyata maupun yang tidak nyata.
KIM
Diminta tanggapan mengenai langkah Kabinet Inonesia Maju (KIM) di bidang pertahanan, TB Hasanuddin mengungkapkan, dalam bidang pertahanan Pemerintah Indonesia telah merumuskan langkah-langkah strategis.
“Tentu semua ancaman yang ada telah diprediksi dan telah ada rencana strategisnya. Ancaman seperti apa yang akan dihadapi, penangkalannya seperti apa. Kemudian bisa ditinjau, apakah ancaman yang telah diprediksi masih relevan terkait pengadaan alutsista. Itu yang menjadi poinnya,” papar Hasanuddin.
Ia berharap agar industri pertahanan Indonesia bisa dikembangkan dengan meningkatkan industrialisasi terutama holding BUMN National Defence & High Technology Industry (NDHI).
Seperti diketahui NDHI ini terdiri dari PT Dahana (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero) dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero).
TB.Hasanuddin menambahkan, agar akselerasi industri pertahanan ini tercipta, dibutuhkan kekompakan antara pemerintah dan sektor swasta. Sebagai Komisi yang membidangi pertahanan pihaknya mengaku terbuka dengan dialog dan aspirasi untuk kemajuan industri pertahanan.
“Tidak hanya BUMN saja, pengembangan Industri pertahanan ini juga perlu didukung oleh pengusaha atau pihak swasta agar terintegrasi serta mampu memenuhi kebutuhan alutsista kita,” imbuh Hasanuddin.
Turur hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi VII H. Rudi Mas’ud, Mantan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal Eko Putro Sandjojo dan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.***
