BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan kesiapan pihaknya melawan secara hukum untuk mempertahankan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait masalah sengketa lahan Kantor Dinas Peternakan Jabar di Jl. Ir. H. Juanda No. 358, Kota Bandung.
Sengketa atas lahan tersebut sudah masuk pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh ahli waris. Namun Pemprov Jabar menilai ada kejanggalan dalam putusan tersebut, karena berdasarkan data dan surat-surat yang juga di atas hukum aset tersebut adalah milik Pemprov Jabar.
Karenanya Aher pun bertekad sekuat tenaga untuk mempertahankan aset negara tersebut dan siap melawan secara hukum oknum yang terlibat didalamnya. “Kita akan melakukan perlawanan hukum. Kita akan mempertahankan aset negara dengan cara-cara yang benar. Jangan sampai ada mafia sukes membobol harta negara,” tandas Aher di Gedung Pakuan, Jumat (17/6/16).
Menurut gubernur, para oknum tersebut bisa sukses membobol harta negara melalui jalur hukum, sehingga akan dianggap sebagai pihak yang benar. Untuk itu, sebagai aparat negara Aher tidak ingin lalai dan wajib untuk melindungi apa yang dimiliki oleh negara. “Meskipun seakan-akan ahli waris yang ke depan, tapi dibelakangnya kan ada orang-orang tertentu,” ungkap Aher.
Pemprov Jabar pun telah meminta bantuan pihak Kejasaan Tinggi Jawa Barat untuk menangani hal tersebut. Aher mengaku pihak Kajati Jabar akan menyediakan jaksa pengacara negara bagi Pemprov Jawa Barat.
