BANDUNG – Salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan memberikan bantuan kesehatan melalui pembebasan iuran BPJS bagi mereka yang berhak.
Persoalan penetapan atas siapa saja yang termasuk berhak menjadi penerima bantuan iuran diperoleh dari pendataan pemerintah. Tapi sayangnya sampai penetapan data terakhir berbasis tahun 2015 akurasi dan validasi data masih banyak ditemukan kelemahan
“Berbagai laporan yang diterima kami di Komisi 8, berdasarkan temuan lapangan, menunjukkan validasi dan akurasi data tentang orang miskin banyak bermasalah. Misalnya mereka yang tak mampu tak terdaftar, mereka yang mampu terdaftar, ada yang sudah wafat tetap terdaftar, ada yang terdaftar ganda mendapat dua kartu BPJS dan KIS, dan sebagainya,” kata anggota Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah dalam rilisnya, Rabu (22/6/16).
Problem pendataan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini menurut Ledia akan menghambat proses penanggulangan kemiskinan secara mendasar karena tidak tepat sasaran dan berpotensi memunculkan “gesekan” di tengah masyarakat
“Masyarakat yang mendapati ketidakakuratan akan curiga ada permainan data, kesal dan komplain pada pemangku kepentingan seperti RT, RW atau kepala desa,” kata aleg Dapil Jabar I Kota Cimahi-Kota Bandung ini.
Repotnya lagi para pemangku kepentingan terdepan seperti RT, RW atau kades sendiri secara khusus tidak dilibatkan dalam proses pendataan ini sehingga merekapun harus terkena “getahnya”.
Dalam rapat dengar pendapat dengan pihak Kementrian Sosial, Selasa (21/6), aleg FPKS ini menyatakan dalam proses pemutakhiran verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran tahun 2017 hal-hal semacam ini diminta untuk tidak terulang lagi.
“Dengan perkiraan tambahan penerima bantuan iuran sekitar du juta jiwa, dan peningkatan anggaran pemutakhiran data sekitar Rp 60 miliar, problem pendataan tahun-tahun sebelumnya seharusnya dapat diatasi. Para penerima bantuan harus jelas terdata by name by address dan prosesnya kami harap melibatkan unsur RT, RW atau kepala desa untuk meningkatkan akurasi dan validasi data.” tegasnya.
