Bale Bandung

Bawang Putih Rancabali Kolaps Sejak 1980-an

×

Bawang Putih Rancabali Kolaps Sejak 1980-an

Sebarkan artikel ini
Komisi IV DPR RI, bersama Kementeri Pertanian dan Perum Bulog, PT Pertani, saat kunker ke Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kab Bandung, Selasa (30/5). by bbcom
Komisi IV DPR RI, bersama Kementeri Pertanian dan Perum Bulog, PT Pertani, saat kunker ke Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kab Bandung, Selasa (30/5). by bbcom
Komisi IV DPR RI, bersama Kementeri Pertanian dan Perum Bulog, PT Pertani, saat kunker ke Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kab Bandung, Selasa (30/5). by bbcom

RANCABALI – Anjloknya luas lahan pertanian bawang putih dalam negeri, tidak terlepas dari gempuran bawang putih impor asal Filipina pada era 1980-an hingga kini. Kemudian diperparah oleh impor dari negara lainnya. Seperti yang dialami para petani bawang putih di Desa Alam Endah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, dari sebelumnya terdapat kurang lebih 250 hektar, kini tersisa 4 hektar saja.

Tokoh pertanian Desa Alam Endah, Awan Rukmawan mengatakan, pada 1982-1989 di Desa Alam Endah terdapat kurang lebih 250 hektar pertanian bawang putih. Kemudian terjadi fluktuatif harga, hingga harga terendah mencapai Rp 400 perkilogram. Otomatis, para petani lokal mengalami kerugian besar-besaran.

“Sejak itu, para petani di sini mulai beralih komoditas. Itu terjadi pada 1989, petani menanam seledri dan tomat sampai 1990-an. Kemudian memasuki tahun 2000-an mulai beralih pada komoditas stroberi. Memang sangat disayangkan, karena bawang putih dari Desa Alam Endah ini salah satu yang terbaik di Indonesia. Tapi karena gempuran bawang impor, jadi hancur,” kata Awan yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Alam Endah.

Saat itu, kawasan Desa Alam Endah memang terkenal sebagai sentra pertanian bawang putih di Kabupaten Bandung. Namun sayangnya, gempuran bawang putih impor membuat para petani kolaps. Pada 1989 saja, bawang putih impor asal Fhlipina membanjiri pasar dalam negeri hingga ratusan ton perharinya.

“Saat itu bawang putih dalam negeri akhirnya masuk ke pasar lokal. Namun lagi-lagi kalah bersaing dengan bawang impor,”kenangnya.

Meski gempuran bawang putih impor terus terjadi hingga hari ini, lanjut Awan, namun di Desa Alam Endah ini masih ada beberapa petani yang masih setia tetap menanam bawang putih. Itu pun mereka memanen tanamannya di usia muda. Karena memang tanaman bawang putih muda yang biasa disebut son, harga jualnya sama dengan bawang putih yang telah memasuki usia panen.

“Yang masih setia menanam bawang putih itu beberapa orang tokoh petani di sini. Itu juga dipanenmuda, karena harga jualnya sama dengan yang sudah tua, sekitar Rp 20 ribu perkilogram,”ujarnya.

Keuntungan petani bawang putih panen muda ini, lanjut Awan, dari bibit 100 kilogram, bisa menghasilkan 5-6 ton bawang putih muda. Sedangkan jika ditanam hingga cukup usia panen, dengan jumlah bibit yang sama hanya menghasilkan sekitar 2,5 ton bawang putih tua.

“Nah, kalau ingin mengembalikan kejayaan bawang putih lokal, termasuk di Alam Endah ini, yah harus ada jaminan harga dari pemerintah, dengan melakukan kontrak harga. Kalau saat ini, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk bawang putih, minimal Rp 10 ribu perkilogram itu untuk bawang putih muda. Kalau di bawah itu petani masih rugi,” kata Awan.

Dengan adanya jaminan harga dari pemerintah, kata dia, tentunya akan mendongkrak semangat petani untuk kembali menanam komoditas bawang putih. Selain jaminan harga, diperlukan juga bantuan dari pemerintah berupa bibit, pupuk, alat pertanian dan juga alat pengering.

“Kalau ada kontrak harga, para petani juga otomatis semangat lagi. Bahkan kalau dirasa menguntungkan karena ada jaminan harga, dengan sendirinya mereka akan memperluas lahan pertaniannya,”ujarnya.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas, melengkapi teknologi maupun menyediakan obat-obatan. Menurutnya, kualitas pelayanan pada akhirnya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Kang Dadang Supriatana (KDS) saat menjadi narasumber Akademi SDMK Hebat Seri […]

Bale Bandung

KUTAWARINGIN, balebandung.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung sebagai salah satu venue FIFA Asian Cup 2026, Kamis (24/9/2026). Dalam kunjungannya ke Si Jalak Harupat, Erick Thohir disambut langsung oleh Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna (KDS), didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto dan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) untuk semakin memperkuat pembinaan pencak silat sebagai olahraga masyarakat sekaligus bagian dari pelestarian seni dan budaya daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang lebih akrab disapa KDS saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPSI Kabupaten Bandung periode 2026–2031 di […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-43 sekaligus membuka secara resmi Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bandung (PORPEMKAB) Tahun 2026 di GOR Indoor Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (23/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendorong budaya hidup aktif dan bugar sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan silaturahmi di lingkungan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menyatakan Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang dilakukan DPRD melalui Raperda prakarsa DPRD. Namun, pembahasan regulasi tersebut diminta tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal dan yuridis, melainkan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan. Pernyataan tersebut disampaikan KDS dalam Rapat Paripurna DPRD […]

Bale Bandung

2025 Hanya 46,85 Persen, Pemeriksaan 2024 Temukan 41 Bangunan Belum Ber-PBG dengan Potensi Retribusi Rp318,5 Juta SOREANG, balebandung.com – Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu titik lemah penerimaan daerah yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung. Pada 2025, realisasi retribusi PBG hanya mencapai 46,85 persen dari target, jauh […]