Bale Bandung

Biaya Pendirian Koperasi Merah Putih Ditanggung APBD, Ketua Apdesi Kab Bandung: Bisa Jadi Contoh Bagi Daerah Lain di Jawa Barat

×

Biaya Pendirian Koperasi Merah Putih Ditanggung APBD, Ketua Apdesi Kab Bandung: Bisa Jadi Contoh Bagi Daerah Lain di Jawa Barat

Sebarkan artikel ini
Ketua DPC Apdes Kab Bandung, Dedi Bram bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna.

SOREANG, Balebandung.com –  Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung, Dedi Bram menyambut gembira gerak cepat dan tanggap Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung.

“Kami dari Apdesi sudah melakukan pertemuan bersama Pak Bupati untuk merespon terbitnya Inpres Nomor 25 tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih. Kami sangat mengapresiasi karena Pak Bupati begitu tanggap dan cepat dalam upaya percepatan pembentukan KMP di tiap desa/keluarhan ini,” kata Bram dalam keterangannya, Rabu 25 April 2025.

Hal yang lebih menggembirakan, sambung Bram, biaya pendirian KMP di tiap desa/kelurahan ini ditanggung Bupati Bandung melalui dana APBD.

“Ini merupakan gerak cepat dan tanggap dari Pak Bupati, apalagi biaya pendirian KMP-nya ditanggung oleh APBD, sehingga tidak perlu membebani pemerintah desa melalaui APBDes. Tentu langkah cepat yang pertama kalinya di Jawa Barat ini bisa bikin ngiri, bahkan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Jawa Barat,” ungkap Bram.

Untuk itu, imbuh Bram, Apdesi beserta jajaran kepala desa se Kabupaten Bandung siap mendukung berdirinya Koperasi Merah Putih.

“Kami beserta jajaran para kades bergembira karena biaya pendirian KPM di-support Bupati Bandung melalui dana APBD, tidak mengambil dari APBDes,” tandas Bram.

Sebelumnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna telah menggelar rapat dengan para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bandung di Rumah Dinas Bupati Bandung, dalam rangka sosialisasi Inpres No 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.

Untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Menteri Koperasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Surat edaran tersebut menjadi pedoman untuk disebarluaskan kepada pihak terkait.***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mendeklarasikan komitmen bersama menolak judi online dan judi konvensional di lingkungan aparatur negara. Deklarasi itu dibacakan langsung oleh Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna atau yang lebih akrab disapa KDS dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti 100 peserta dari ASN, pegawai BUMD, serta aparatur pemerintahan desa, di Grand Sunshine […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin aktif menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah desa. BPD dinilai memiliki posisi penting dalam mengawal pemerintahan, pembangunan, serta kepentingan masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, saat mengukuhkan 435 anggota BPD dari 55 desa yang […]

Bale Bandung

JAKARTA, balebandung.com –  Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat komitmen percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mengarahkan pembangunan, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dan investasi di daerah. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan RDTR Region I Tahun 2026 oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam Rapat Koordinasi […]

Bale Bandung

BANDUNG, balebandung.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna memberikan kesaksian dalam persidangan perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS) di Pengadillan Negeri Kota Bandung, Selasa (29/9/2026). Kehadiran bupati yang akrab disapa KDS ini merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan dan bentuk pemenuhan kewajibannya untuk memberikan keterangan sesuai pengetahuan dan kapasitasnya. Dalam konteks kepemilikan Pemerintah Kabupaten […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kabupaten Bandung yang menargetkan 4.718 unit pada 2026 dinilai perlu diperkuat dari sisi kualitas agar bantuan benar-benar menghasilkan hunian layak bagi masyarakat penerima manfaat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki mengatakan, program Rutilahu tidak cukup hanya mengejar jumlah rumah yang diperbaiki. Menurut dia, pemerintah […]

Bale Bandung

BANDUNG, balebandung.com – Bagi Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sanitasi bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebijakan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Demikian ditegaskan Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, dalam kajiannya yang menyoroti peran Bupati Bandung Dadang Supriatna di bidang sanitasi dan pelestarian lingkungan. Ada […]