Bale Jabar

DPR RI Dorong Menkes Segera Buat Juklak & Juknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin

JAKARTA, Balebandung.com – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Menurut Hasanuddin kebijakan PSBB ini tidak dikaitkan dengan Darurat Sipil yang sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat.

“Dengan telah dikeluarkannya PP no 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PP no 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, tanpa di dikaitkan dengan Darurat Sipil, saya meilhat keputusan Presiden Jokowi sudah sangat tepat,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini dalam rilisnya, Jumat (3/4/20).

Hasanuddin menambahkan, merujuk UU no 6/2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 10 dan pasal 60 serta sesuai dengan pasal 96 ayat 2, maka pemerintah pusat harus melaporkan pelaksanaan UU ini kepada DPR paling lambat tiga tahun sejak Undang-Undang  ini berlaku.

“Saran saya, kini saatnya Menkes segera membuat  Juklak/Juknis dari kedua PP tersebut untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya di lapangan/di daerah,” kata Hasan.

Hal itu menurutnya sesuai dengan pasal 49 ayat 2: “Pembatasan Sosial Berskala Besar harus berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis , besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Anggota DPR RI Dapil Jabar ini menegaskan juklak/juknis ini sangat diperlukan sebagai pedoman serta alat koordinasi dan model operasional para pemegang otoritas di lapangan, dalam rangka mempercepat penanggulangan wabah virus corona di seluruh wilayah NKRI .

“Insha Allah dengan kerja sama yang baik kita akan segera bebas dari wabah ini,” tandasnya. ***

Tags

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close