SOREANG, balebandung.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki memastikan program pinjaman dana bergulir tanpa jaminan tanpa bunga dari Bupati Bandung Dadang Supariatna yang disalurkan melalui BPR Kerta Raharja tetap berlanjut pada 2026. DPRD Kabupaten Bandung bahkan telah menyetujui alokasi penyertaan modal non permanen sebesar Rp20 miliar di APBD 2026 untuk mendukung program tersebut.
Menurut Hailuki, dana bergulir harus menjadi instrumen yang benar-benar berdampak terhadap penguatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bandung.
“DPRD sudah menyetujui alokasi Rp20 miliar untuk program pinjaman dana bergulir BPR Kerta Raharja dalam bentuk penyertaan modal non permanen tahun 2026. Program ini harus terus berjalan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Hailuki, Selasa, 9 Juni 2026.
Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kelanjutan program tersebut. Karena itu, DPRD memastikan dana bergulir tetap menjadi bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Menurut Hailuki, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah pinjaman yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan penerima manfaat mengembangkan usahanya sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan membuka peluang ekonomi baru.
Karena itu, ia meminta BPR Kerta Raharja tidak hanya fokus pada penyaluran kredit, tetapi juga memperkuat pendampingan dan pembinaan kepada para penerima pinjaman.
“Pinjaman dana bergulir harus menjadi produk yang berdampak bagi roda perekonomian rakyat. Pendampingan dan pembinaan harus optimal agar tidak menimbulkan NPL atau kredit macet,” ujarnya.
Dengan skema pinjaman sebesar Rp2 juta per nasabah, Hailuki memperkirakan program tersebut berpotensi menjangkau hingga 20 ribu penerima manfaat di Kabupaten Bandung.
Ia berharap penyaluran dilakukan secara merata dan proporsional sehingga seluruh wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses program tersebut.
“Dengan nilai pinjaman Rp2 juta per orang, kita targetkan sekitar 20 ribu nasabah mendapatkan manfaat. Saya berharap penerimanya diutamakan warga Kabupaten Bandung dengan penyebaran yang proporsional di setiap desa,” katanya.
Menurut Hailuki, pemerataan menjadi aspek penting agar dana bergulir tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Selain memperluas akses permodalan, skema tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro di tingkat desa.
Ia menambahkan, dasar hukum program tersebut juga telah diperkuat melalui pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Non Permanen yang bersamaan dengan penetapan APBD murni Tahun Anggaran 2026.
“Dengan regulasi dan dukungan anggaran yang sudah disahkan, sekarang yang terpenting adalah memastikan program ini berjalan tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata,” ujar Hailuki.***
