BANDUNG, Balebandung.com – Mantan pimpinan Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang berencana membuat aturan sumpah setia kepada Pancasila bagi pegawai negeri sipil (PNS) hingga TNI. Menurut Hasanuddin hal ini cukup menarik kendati sebagian orang menyatakan bahwa upaya ini terlambat.
“Saya pikir rencana Menhan cukup menarik, meski sebagian orang menilai hal ini terlambat. Karena sesuai prediksi Menhan di TNI saja sudah 3 % terpapar khilafah. Tapi tak ada yang terlambat untuk sebuah kebaikan,” kata Hasanuddin saat berbincang dengan awak media di Bandung, Selasa (2/7/19).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, soal TNI dan PNS sumpah setia kepada Pancasia sebenarnya sudah selesai. Sebab para TNI dan PNS sesungguhnya setiap hari mereka sudah membacakan sumpah sebelum apel kerja . “Jadi, kalau soal sumpah menyumpah sepertinya sudah clear,” tukasnya.
Purnawirawan TNI berpangkat Mayjen ini menambahkan, soal sumpah setiap pada Pancasila untuk PNS diatur dalam PP no 2 tahun 75 sementara untuk TNI diatur dalam UU TNI no 34/2004.
Namun masalahmya sekarang, kata Hasan, bukan sekedar disumpah itu. Tapi bagaimana mereka memahami , menjiwai dan mengaplikasikan Pancasila itu dalam kegiatan sehari-hari. Ia menyarankan, bagi TNI dan PNS yang sudah aktif wajib dilakukan penelitian khusus (litsus) ulang sebagai bagian dari upaya pembinaan.
“Kemudian bagi PNS dan TNI baru, saat rekruitmen harus dilakukan litsus secara ketat agar mereka (PNS dan TNI baru) tidak tersusupi unsur-unsur yang anti Pancasila,” tandas Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini
Sebelumnya Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang akan membuat aturan sumpah setia kepada Pancasila bagi pegawai negeri sipil (PNS) hingga TNI. Hal ini dinilai penting dilakukan karena Ryamizard tidak ingin membiarkan masalah paham radikalisme di Indonesia terus dibiarkan. Menhan menilai jika radikalisme dibiarkan berdampak pada renggangnya persatuan dan kesatuan bangsa.***
